KAYANTARA.COM, JAKARTA – Keluhan masyarakat Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan dalam beberapa kesempatan yang disampaikan oleh berbagai pihak melalui senator Hasan Basri, kembali disuarakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual Komite II DPD RI dengan mitra kerjanya, yakni Kementerian BUMN.
Dalam RDP yang digelar Selasa (15/9/2020) siang, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menekankan dua persoalan masyarakat Bunyu terhadap hadirnya salah satu perusahaan milik negara, yaitu Pertamina Field Wilayah V Bunyu.
Yakni soal infrastruktur jalan yang tidak berbanding lurus dengan eksploitasi hasil alam berupa gas di wilayah tersebut. Kemudian mengenai akses tenaga kerja lokal di Bunyu.
“ini saya beberapa ketemu dengan tokoh masyarakat Pulau Bunyu, bahkan beberapa hari yang lalu perwakilan pemuda sekaligus pemerhati masyarakat lokal Bunyu lansung menemui saya di Jakarta. inti permasalahan ada pada dua poin itu. Sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi kami di Komite II untuk mendapatkan perhatian serius dari saudara Menteri BUMN, sehingga perusahaan yang ada di daerah itu memberi sumbangsi lebih demi kemajuan Pulau Bunyu,” ungkap Senator Kaltara ini.
Lebih jauh dikatakan senator dengan nomor anggota B-95 ini, agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bunyu bisa memberi perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur jalan serta rekrutmen tenaga kerja lokal.
Hal ini menurutnya sebagai upaya untk saling berbagi peran demi kebaikan bersama, sekaligus tanggungjawab perusahaan dalam membangun daerah usahanya.
“Masa sumber daya alamnya diambil tapi tidak dibangun daerahnya, ini semua juga demi terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat,” tegasnya. Selain menyampaikan lansung keluhan masyarakat Bunyu kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Hasan Basri juga tak lupa meminta dukungan kepada Kementerian BUMN untuk mengalokasikan anggaran dalam mendukung penanganan Covid-19 di daerah, khusunya yang masuk daerah zona merah. (mediaHB)
Hasan Basri juga tak lupa meminta dukungan kepada Kementerian BUMN untuk mengalokasikan anggaran dalam mendukung penanganan Covid-19 di daerah, khusunya yang masuk daerah zona merah. (mediaHB)
