KAYANTARA.COM, TARAKAN – Kemelut di internal lembaga Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi polemik di tengah perhelatan kampanye Pilgub 9 Desember 2020.
Kendati telah duduk bersama petinggi PWPM yang dimediasi oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kaltara H.Syamsi Sarman, Senin (5/10), Fajar Mentari tampaknya belum puas.
Pengurus PWPM Kaltara ini menyebutkan ada beberapa pertimbangan hingga masalah tersebut akan dibawa ke jalur hukum.
Dia memastikan bahwa flyer banner yang mencantumkan identitas dan foto Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda MMuhammadiyah (Ketum PPPM) adalah melanggar aturan organisasi.
“Saya sudah konfirmasi di internal kami bahwa flyer banner itu bukan desain dari pihak kami (PWPM), melainkan kami duga dari oknum Tim IT paslon Iraw,” ungkap FM, sapaan akrabnya.
Terkait foto kandidat bersama rekan-rekan Pemuda Muhammadiyah yang mengacungkan dua jari, menurut FM, terjadi hanya sikap spontanitas dan murni atas nama pribadi masing-masing.
“Kalau pun mereka kebetulan memang mendukung, toh tidak semua mengacungkan jari, yang mengacungkan jari juga bukan dari unsur pimpinan, dan tidak mengenakan almamater resmi,” bebernya.
Sehingga ia menegaskan hal demikian tidak dapat dijadikan standar penilaian bahwa PWPM Kaltara mendukung paslon Iraw di Pilgub Kaltara 2020.
Sebab, tak memiliki alasan mendasar untuk diterima akal sehat. Bahkan tidak realistis.
Dirinya juga menyayangkan Ketua Tim Pemenangan Koalisi Paslon Iraw Syamsudin Arfah yang juga pernah bagian dari keluarga besar Muhammadiyah.
“Mestinya dia (Syamsuddin) paham aturan main dalam berorganisasi. Bisa membedakan mana yang sifatnya pribadi dan yang mana bersifat kelembagaan, bisa membedakan antara ketua panitia penyelenggara dengan ketua umum,” urainya.
“Secara pribadi, saya tidak masalah jika ada rekan-rekan PM yang ‘melacur’, tapi jangan bawa-bawa lembaga donk. Terlebih lagi disertakan foto Ketum PPPM. Suatu kata atau tulisan yang letaknya terdekat dari foto seseorang, biasanya di bawah foto, itu identik akrab dengan orang yang di foto tersebut. Itu berlaku di mata umum. Dan tulisan ‘Lanjutkan 2 Periode’ tersebut letaknya berada sangat dekat di bawah foto Ketum PPPM,” bebernya.
Meski demikian, hal tersebut bukanlah yang menjadi pokok perkara utamanya. “Yang paling subtansi itu karena ada postingan bernarasi kampanye dengan menyertakan simbol-simbol PM,” tegasnya.
Dia juga mengaku bahwa telah mengantongi restu dan mendapat mandat dari Ketum PPPM untuk mengawal masalah ini hingga ke ranah hukum.
“Artinya saya bicara mewakili PPPM. Jadi menjadi konyol jika kemudian ada yang mengatakan hal ini murni mewakili saya pribadi. Artinya PWPM Kaltara ini sudah membangkang jika tidak sinergi dengan PPPM, itu kan tindakan memalukan ya,” cetusnya.
“Saya akan laporkan ini ke PPPM untuk meminta klarifikasinya dari lembaga yang menurut secara keyakinan saya sudah keluar dari rel persyarikatan, karena pastinya saya tidak mau ikut diborong,” sambungnya.
“Terkait apa yang disampaikan saudara Riskiyanto bahwa sikap saya atas nama pribadi itu sudah lepas dari kesepakatan duduk bersama dengan ketua PWPM dan ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kaltara. Jadi apa yang disampaikannya itu yang tidak mewakili lembaga,” demikian FM. (yap/sur)
