KAYANTARA.COM, MALINAU – Peranan partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (Puspa) Kabupaten Malinau sangat penting digerakkan. Sebab, keberadaan puspa nantinya dapat mengintervensi satu lokus persoalan yang harus diprioritaskan.
Demikian diutarakan, Dr. Arif Jauhari Tontowi Dosen Universitas Kaltara Tanjung Selor sekaligus founder bengkel inovasi.com, saat menjadi pemateri penguatan forum PUSPA Malinau yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, Kamis (12/11).
Menurut dia, keberadaan PUSPA malinau ini harus mampu memetakan sebuah kasus yang paling dirasakan oleh masyarakat bumi intimung ini. “Jadi harus mampu memetahkan kasus apa yang paling meresahkan dan dijadikan sebuah prioritas,” kata Arif.
Lanjut Arif mengatakan, jika dilihat dari hasil analisis yang dipetakan saat ini tingkat kasus yang lebih dominan menjadi keresahan masyarakat itu ada empat, diantaranya pergaulan bebas dan seks, narkoba, anak dibawah umur dan kasus KDRT.
“Disinilah peranan dari PUSPA Malinau untuk dapat bersama-sama menyusun perencanaan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan. Dari kegiatan itu, baru bisa melakukan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan, apakah nanti sasarannya ke orangtua, anak, bapak, ibu dan lain sebagianya,” ungkapnya.
Dia melihat dari hasil analisis sementara itu bahwa yang lebih tinggi adalah pergaulana bebas dan seks serta narkoba yang menjadi paling berbahaya ditengah masyarakat.
“Nah itu yang perlu dintervensi dan apakah mungkin ada yang kurang mulai dari faktor pemahaman terhadap agama dan lainnya. Kalau pun kurang pemahan terhadap agama, bisa melibatkan tokoh agama untuk mensosialisasikannya,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Arif mengatakan dalam intervensi tentu harus ada satu wilayah menjadi pilot project terlebih dahulu. “Jadi sasarannya jangan menyeluruh dulu,. Buatkan satu pilot project ketika itu berhasil baru melangkah ke lainnya lagi,” ungkapnya.
Terlebih lagi,kata dia, PUSPA Malinau juga akan didukung dan disuport oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak dan Sosial dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Kalau seperti ini, tentu sudah bisa bergerak. Jadi selesaikan satu lokus dulu. Ketika telah berhasil, tentu bisa diajukan ke kementerian bahwa langkah dan kegiatan yang dilaksanakan maksimal,” pungkasnya. (adv/eby)
