KAYANTARA.COM, JAKARTA – Partai NasDem meminta agar Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan.
NasDem mempunyai sejumlah alasan yang melatarbelakangi agar dua pilkada tersebut tidak digelar pada November 2024, sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Laksanakan Pilkada Serentak tahun 2022 dan 2023. Selain demi terpenuhinya hak dasar politik rakyat, beberapa efek dari pelaksanaan pemilu dan pilpres tahun 2019 secara bersamaan adalah pelajaran berharga bagi kita sebagai bangsa,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Ahmad M Ali di Jakarta, sebagaimana dikutip dari siaran persnya yang diterima Kayantara.com, Senin (1/2/2021).
Alasan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mengubah pendiriannya soal konstitusionalitas pemilu serentak 5 kotak sebagai satu-satunya pilihan konstitusional.
Menurut Ahmad, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 telah berjalan baik dan tidak ada persoalan stabilitas keamanan dan stabilitas pemerintahan yang terganggu. Dengan begitu, Ahmad menyatakan, menjadi tidak relevan apabila dikatakan bahwa Pilkada 2022 dan 2023mengganggu stabilitas pemerintahan nasional.
“Sebaliknya, penyatuan pemilu nasional dan pilkada, legislatif dan eksekutif, dan terutama pilpres mengandung risiko sangat besar mengganggu stabilitas politik dan sosial serta dapat berisiko melemahkan arah berjalannya sistem demokrasi,” kata Ahmad.
Di sisi lain, pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional 2024 hanya akan membuat banyaknya pelaksana tugas dan penjabat kepala daerah dalam rentang waktu satu hingga dua tahun. Kondisi demikian, lanjut Ahmad, berpotensi membuka celah bagi terjadinya rekayasa politik untuk mendukung kepentingan pihak tertentu dan jauh dari komitmen pelayanan bagi publik.
“Selain itu, akan terjadi pula penumpukan biaya yang membebani APBN, sementara sistem keuangan dan anggaran pemilu yang ada pada saat ini perlu untuk dipertahankan dan terus disempurnakan,” ucap Ahmad.
Ahmad menuturkan, pemisahan antara pemilu dengan pilkada akan menciptakan iklim politik yang kondusif sekaligus menjadi ruang pendewasaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Figur pilihan rakyat di daerah tidak terdistorsi oleh kepentingan pusat, diferensiasi pun terjadi berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan berkualitas.
“Mari kedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. Marilah berjuang, tidak sekadar untuk memenangkan ruang-ruang elektoral, tetapi juga demi meningkatnya kualitas demokrasi deliberatif bangsa ini,” kata Ahmad.
Menurut Ahmad, persyaratan sebuah negara yang demokrasinya terkonsolidasi yakni terdapatnya regularitas, rutinitas yang kesinambungan, di dalam pelaksanaan pemilunya. Adanya pemilu atau pilkada yang jujur dan adil secara periodik merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi itu sendiri.
“Ini artinya terjadi pertanggungjawaban politik lewat pergantian pemimpin atau pelaksana kekuasaan secara berkala,” imbuh Ahmad.
Nasdem sendiri menganggap pelaksanaan pemilu atau pilkada adalah kunci dari daulat rakyat. Tidak ada mandat sedikit pun, baik itu dari konstitusi maupun dari rakyat, yang mempersilakan pemerintah menghilangkan atau menunda proses pemilu atau pilkada.
“Mandat dari rakyat untuk pemimpinnya, baik level nasional maupun daerah, berada dalam rentang lima tahunan. Dalam masa lima tahun itu, adalah hak rakyat untuk memilih kembali pemimpin atau wakil-wakilnya di lembaga-lembaga negara,” ungkap Ahmad.
Ahmad mengatakan, pergantian kekuasaan melalui pemilu atau pilkada, selain akan menjamin peralihan kekuasaan secara aman dan tertib, juga akan menjamin adanya legitimasi yang kuat bagi pemerintah itu sendiri.
“Jika pemilu atau pemilukada ditunda, apalagi hanya berdasarkan asumsi-asumsi teknis semata, maka tidak ada legitimasi yang kuat dari rakyat yang menyertainya dan juga bagi penjabat yang mengisinya,” demikian Ahmad. (sur)
