KAYANTARA.COM, JAKARTA – Pendapatan petani di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi.
Demikian hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri dalam Sidang Paripurna ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021 yang diselenggarakan secara kombinasi fisik (terbatas) dan virtual, Selasa (9/3).
“Pendapatan petani di Kaltara semakin menurun seiring dengan hasil pertanian yang tidak sesuai harapan petani, hal ini karena faktor kelangkaan pupuk bersubsidi,” kata Hasan Basri di hadapan pimpinan sidang.
Petani Kaltara, lanjut Hasan Basri, mengharapkan agar ketersediaan pupuk bersubsidi dapat diawasi oleh pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat.
Mengingat pupuk bersubsidi ini sangat penting ketersediaanya guna menunjang produksi tanaman pangan di Bumi Benuanta, sebutan Provinsi Kaltara.
Menurutnya, budidaya pertanian berkelanjutan sangat erat hubunganya dengan sistem budidaya yang ramah lingkungan atau sistem budidaya organik.
Di mana penggunaan bahan bahan kimia berbahaya bagi lingkungan tidak lagi digunakan. “Tapi pada pelaksanaannya masih banyak petani yang mengejar produksi yang berlimpah dengan menggunakan bahan-bahan kimia berbahanya, terutama dalam pengendalian hama dan penyakit pengganggu tanaman,” ungkapnya.
“Dalam hal ini keseriusan pemerintah sangat di tuntut untuk secara intens melakukan kampanye untuk membudidayakan tanaman pertanian dengan prinsip ramah lingkungan. Serta membuat sebuah regulasi yang mengatur terkait pengunaan bahan kimia dalam budidaya tanaman pertanian,” tambah Hasan Basri. (*/kyt/sur)