KAYANTARA.COM, JAKARTA-Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021.
Rakornas diadakan di Jakarta untuk membahas pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) II, Prolegnas 2021 tentang RUU Daerah Kepulauan, dan kebijakan nasional serta program stategis lainnya, Rabu (31/3).
Sejumlah pejabat tinggi negara didaulat sebagai narasumber dalam Rakornas yang dirangkai dengan acara seminar nasional itu.
Di antaranya Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Ketua Umum Aspeksindo Abdul Gafur Masud.
Sementara pada sesi kedua dengan tema Keamanan Laut untuk Kedaulatan, panitia menghadirkan Wantimpres Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang, dan Ketua Dewan Pakar Aspeksindo, Rokhmin Dahuri.
Dalam paparannya, Gubernur Zainal menyebutkan
Kaltara termasuk satu dari 13 provinsi di Indonesia yang berbatasan baik darat maupun laut dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia maupun Papua Nugini.
“Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, lebih tepatnya negara bagian Sabah dan Sarawak sepanjang 1.038 km,” ungkapnya.
Secara umum, sebut Gubernur Zainal, karakteristik wilayah perbatasan di Kaltara terbagi menjadi dua. Yaitu wilayah perbatasan pedalaman dan wilayah perbatasan pesisir.
Kedua wilayah tersebut memiliki karakter yang berbeda. Sehingga penanganannya juga disesuaikan dengan karakteristiknya.
“Realitas di perbatasan yang selama ini yang dihadapi Pemprov Kaltara di antaranya penggunaan mata uang ringgit yang melebihi penggunaan mata uang rupiah, lebih banyaknya channel TV Malaysia, penyelundupan kayu ke Malaysia, banyaknya TKI illegal, perampokan di laut lepas perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina serta illegal fishing,” paparnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini juga menyebutkan ada lima tantangan daerah perbatasan di Kaltara. Pertama, soal kesenjangan wilayah meskipun potensi sumber daya yang cukup besar, namun masih terdapat ketimpangan yang terjadi.
Di antarannya ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar, dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga (growth industry centre). Sementara kawasan indonesia di perbatasan hanya jadi hinterland.
Kedua masalah demografis, adanya persebaran penduduk perbatasan yang tidak merata. “Hal ini disebabkan kondisi geografis dan kesenjangan sarana dan prasarana wilayah Kaltara,” jelasnya.
Ketiga ketahanan nasional yang disebabkan masih terbatasnya jumlah aparat yang ditempatkan di pos-pos di wilayah perbatasan yang belum memadai. Sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah. Selanjutnya juga terkait sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan tujuh negara.
Sealin itu, tambah Zainal, masih terjadinya kegiatan-kegiatan illegal seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, peredaran narkoba serta terjadinya pelanggaran hukum (pergeseran patok batas negara).
“Nah seperti kita ketahui bersama kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hankam dan politis, mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, yang mana terjadi banyaknya pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia,” bebernya.
“Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu diperhatikan, mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak,” ujar Gubernur Zainal.
Selanjutnya soal pelayanan publik, pria kelahiran Makassar ini mengatakan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga masih terbatas.
Hal ini dikarenakan minimnya sarana prasarana dan SDM pelayanan publik. Di antaranya pada bidang pelayanan pendidikan, kesehatatn, administrasi kependudukan dan pentatan sipil serta kesejahteraan sosial.
Terakhir, masalah terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatakan perekonomian masyarakat perbatasan dan aksesibilitas, juga disampaikan Zainal dalam seminar nasional itu.
“Kelima poin yang saya sebutkan ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Dengan segala keterbatasannya, strategi pembangunan wilayah perbatasan di Kaltara tidak bisa dilakukan secara business as ussual. Sehingga harus dipikirkan langkah-langkah extraordinary untuk mengejar ketertinggalan,” katanya.
Menurut kacamata Zainal, pendekatan yang dilakukan selama ini hanya menyentuh unsur fisik. Seharunya, ujar dia, perlu juga dilakukan pendekatan pembangunan manusia sebagai suatu aset daerah.
“Tidak bisa kita pungkiri kenyataan, bahwa kesamaan asal penduduk perbatasan yang berasal dari bangsa melayu seharusnya berdampak positif,” ucapnya.
“Kesamaan budaya, kemiripan bahasa, dan tradisi merupakan salah satu modal penting dalam melakukan interaksi komunikasi dan saling bantu antar warga negara.
Namun tidak demikian adanya dikarenakan terhalang oleh batas fisik kedua negara. Untuk itu pembangun manusia juga sama pentingnya dengan pembangunan secara fisik,” tuturnya.
Selanjutnya, masih dikatakan Zainal, terdapat empat isu strategis berkaitan dengan keamanan laut untuk kedaulatan wilayah perbatasan di Bumi Benuanta.
Satu dari empat isu strategis itu adalah mengenai isu sosial budaya. Meliputi membangun citra positif Indonesia yang sangat penting dalam pergaulan internasional.
Pemprov Kaltara telah menyusun strategi pembangunan wilayah perbatasan yang dirumuskan menjadi 5 langkah yaitu:
- Meningkatan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal batas
- Meningkatan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi
- Mengembangan pusat-pu sat permukiman potensial
- Mengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya sumber daya alam; serta
- Meningkatan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan regional. pada periode 2021-2026 bersama-sama seluruh masyarakat Kaltara.
“Kami berupaya untuk menginternalisasi 5 langkah tersebut dalam 10 kegiatan prioritas Kaltara, dimana pada poin ketiga yaitu “meningkatkan terwujudnya konektivitas perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa, menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten dan kota,” urainya.
“Dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara khususnya pada wilayah laut perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, maka penting untuk membangun sebuah perspektif keamanan di wilayah perairan Kaltara. perspektif tersebut ialah bahwa “lingkungan perairan harus bisa dikendalikan, aman digunakan oleh pengguna, bebas dari ancaman kejahatan atau gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan perairan,” sebutnya.
“Selanjutnya, perlu saya sampaikan beberapa potensi kejahatan yang dapat terjadi di wilayah laut provinsi Kaltara, diantaranya yaitu
wilayah laut rawan kejahatan transaksional. Jalur perdagangan dan penyelundupan narkotika, wilayah rawan tindak pidana illegal fishing, dan wilayah rawan penggunaan bom ikan,” tambahnya.
Selain 10 program prioritas yang merupakan program fisik dan infrastuktur, Pemprov Kaltara juga terus melakukan pembangunan sumber daya manusia. SKPD-SKPD teknis terus didorong untuk melaksanakan kegiatankegiatan inovatif. Seperti
membangunan tower telekomunikasi dan penyebarluasan informasi.
“Kami (Pemprov Kaltara) sadar bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan, untuk itu kehadiran asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia dapat menjadi salah satu wadah berbagi pengalaman seluruh anggota, sehingga tujuan pembangunan bersama dapat tercapai,” pungkasnya. (sur)
