Hasan Basri Terima Usulan Kegiatan Pemkab Bulungan yang Bersumber dari APBN

Hasan Basri secara simbolis menerima penyerahan dokumen usulan kegiatan Pemkab Bulungan dari Wakil Bupati Ingkong Ala.

KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Di sela kunjungan kerja bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti ke Kalimantan Utara (Kaltara), beberapa hari lalu, senator Hasan Basri menerima secara resmi dokumen usulan dari sejumlah pemerintah daerah.

Di antaranya, senator asal Kaltara itu menerima usulan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bulungan yang diserahkan Wakil Bupati Ingkong Ala.

Adapun dokumen usulan yang disampaikan terdiri dari usulan kegiatan prioritas Kabupaten Bulungan yang bersumber dari APBN, kemudian dokumen usulan pembangunan infrastruktur penanganan erosi wilayah Sungai Kayan dan Jaringan Irigasi DIR Tanjung Buka, serta dokumen usulan DAK Transportasi Pedesaan Kabupaten Bulungan Tahun 2022.

Senator Hasan Basri mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan dan berharap sinergitas pemerintah daerah dan 7 Perwakilan Kalimantan Utara di Senayan dapat terus terjalin dengan memanfaatkan keberadaan mereka untuk melakukan langkah politik terutama politik anggaran di tingkat pusat.

Ini dimaksudkan agar Pemprov Kaltara beserta 5 Kabupaten dan kota didalamnya menjadi prioritas dalam hal percepatan pembangunan sesuai dengan usulan masing-masing daerah.

“Insya Allah saya selaku Pimpinan Komite II yang bermitra dengan 11 Kementerian akan menindaklanjuti dan mengawal usulan ini dengan baik untuk kabupaten Bulungan yang lebih maju, sesuai dengan visi dan misinya yakni “Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri,” ucap HB dalam siaran persnya yang diunggah di akun facebooknya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasan Basri juga menitipkan salam hormat untuk warga Kabupaten Bulungan dan mohon doanya agar ikhtiar atau usaha yang ia perjuangkan melalui usulan yang disampaikan lewat lembaga DPD RI dapat segera terwujud.

Pada Rabu (26/5/2021), senator Hasan Basri juga secara resmi menerima usulan pembangunan infrastruktur wilayah bidang jalan di Kabupaten Malinau.

Usulan itu diterima Hasan Basri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tomi Labo, mewakili Pemkab Malinau.  

Kabupaten Malinau adalah salah satu kabupaten yang perkembangannnya cukup baik. Pertumbuhan sosial ekonominya begitu pesat dan sangat menggembirakan.

Sebagai salah satu daerah yang merupakan pintu gerbang di wilayah perbatasan, Malinau sedianya mendapatkan perhatian khusus dan alokasi anggaran yang cukup dalam menata pembangunan infrastruktur terutama wilayah-wilayah pedalaman yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.

Karena itu, Tomi Labo  berharap usulan yang disampaikan dapat diperjuangan melalui Kementerian PUPR yang merupakan mitra kerja dari Komite II, dimana Hasan Basri adalah salah satu pimpinan di alat kelengkapan DPD RI.

Usai menerima usulan dari pemkab Malinau, Hasan Basri menyampaikan akan berupaya dengan segala kewenangan yang ada dengan menemui menteri maupun wamen. Termasuk ke Dirjen dan kepala Balai untuk dimasukkan dalam skala prioritas tahun anggaran 2022.

“Kita akan tindaklanjuti dengan lansung bersurat ke kementerian PUPR dan juga 11 kementerian lain yang bermitra dengan kita, apalagi dalam waktu dekat kami dikomite II akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat RDP dengan beberapa kementerian, termasuk kementerian PUPR. Kita akan minta Malinau jadi prioritas,” tuturnya.

“Mohon doa dan dukungannya, semoga kerja-kerja kami di Parlemen pusat untuk memperjuangkan Masyarakat kalimantan Utara dapat berjalan dengan baik,” pinta  HB.

Hasan Basri merupakan Wakil Ketua di Alat Kelengkapan Utama DPD RI yakni komite II yang bermitra dengan 9 Kementerian dan 2 badan.

Di antaranya adalah Kementerian Pertanian dan Perkebunan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Kementerian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Disamping itu, Komite II DPD RI jug bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. (MediaHB)

Iklan



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here