Di hadapan Menteri KLHK, Gubernur Paparkan Rencana Restorasi Mangrove di Kaltara

KAYANTARA.COM, JAKARTA – Percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dukungan itu diwujudkan dalam rapat bersama Gubernur Kaltara, Drs H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum beserta jajarannya guna membahas strategi pembangunan daerah berbasis Forest Landscape Management di Kaltara.

Gubernur Zainal bersama Edi Krisna Murti selaku Komandan Danlantamal XIII Tarakan, Suratno selaku Komando Resor Mliliter (Danrem) 092/Maharajalila, Risdianto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara, Adri Paton selaku Rektor Universitas Borneo Tarakan, Abdul Jabarsyah selaku Rektor Universitas Kaltara, dan Bambang Kristiyono selaku Kapolda Kaltara menghadiri pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (29/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan beberapa hal penting terkait kawasan hutan di Bumi Benuanta.

Salah satunya adalah mengenai gerakan penanaman sejuta mangrove di Desa Ardimulyo bersama masyarakat setempat beberapa waktu lalu.

“Di sana (Desa Ardimulyo, red) tanaman mangrovenya sudah banyak yang mati disebabkan air laut yang tidak masuk, ini karena tertutup dengan jalan rencana pembangunan pelabuhan kapal Feri. Maka dari itu kita (Pemerintah Provinsi Kaltara, red) minta jalan tersebut segera dibongkar agar air laut bisa masuk lagi,” ujarnya.

Selain itu, di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK), Siti Nurbaya Bakar beserta jajaran Gubernur Zainal menerangkan bahwa Kaltara memiliki luas wilayah sebesar 7,54 juta hektar dengan kawasan hutan yang sangat luas. Yakni sebesar 6,9 juta hektar.

“Dari luas kawasan hutan tersebut, sekitar 18 persen atau 1,3 juta hektar merupakan area pembenahan lainnya yang telah dipenuhi dengan izin sawit, batu bara, dan sedikit sekali kawasan pemukiman. Selain itu, di kawasan hutan produksi tersebut juga terdapat perikanan tambak,” beber Gubernur Zainal.

“Para petembak di Kaltara itu satu pintunya bisa sampai 10 hektar dan paling kecil 5 hektar, beda dengan di daerah Jawa yang biasanya satu pintu sekitar 5.000 m2. Kalau dilihat, pola tambak di Kaltara yang dijala itu sekeliling pinggir tambaknya saja,” terangnya.

Oleh karena itu, Gubernur Zainal berinisiatif untuk mengumpulkan para petambak di Kaltara agar dapat bekerjasama dalam menanam bibit mangrove pada pertengahan tambak yang tidak difungsikan tersebut.

“Kami mohon dukungan dari Ibu Menteri terkait bibit mangrove itu, sehingga nanti di samping mereka menghasilkan udang mereka juga dapat menghasilkan kepiting. Sebagai informasi, pada bulan November mendatang kami akan melakukan ekspor kepiting langsung ke Tiongkok,” jelas Gubernur Zainal.

Melihat banyaknya hal menarik yang dapat diangkat dari provinsi termuda di Indonesia ini, Siti mengaku perlu adanya pembahasan lebih lanjut untuk mengambil langkah terbaik dalam mempercepat pembangunan.

“Saya melihat tadi wilayahnya Pak Gubernur itu bahan dasar yang sangat baik untuk membuat term of reference, jadi silahkan nanti kita rencanakan dan tolong Pak Sekretaris Jenderal dan para Direktorat Jenderal cek ulang pembahasan yang disampaikan tadi,” ungkapnya sebelum mengakhiri pertemuan tersebut. (saq/dkispkaltara)

Iklan



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here