KAYANTARA.COM, NUNUKAN – Sebanyak 400 orang penumpang kapal muatan (KM) Bukit Siguntang yang tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan diamankan pihak keamanan.
Mereka diamankan karena diduga akan menuju Kota Tawau, Malaysia melalui jalur ilegal yang ada di Kabupaten Nunukan.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan AKBP F. Jaya Ginting mengatakan, penumpang yang diamankan mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mereka diamankan saat dilakukan operasi bersama intansi terkait saat kedatangan Bukit Siguntang di Nunukan.
“Tujuan mereka hanya ingin bekerja di negeri seberang (Tawau). Makanya kita upayakan solusi lain selain bekerja di Tawau secara ilegal. Agar mereka juga bisa terjamin kehidupan kedepannya,” katanya.
Saat ini, semua penumpang yang diamankan itu sedang menjalani karantina di Gedung Rusunawa Nunukan. Mereka akan dilakukan swab antigen guna mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Nunukan.
Lanjut Ginting, operasi itu juga demi mencegah adanya WNI yang menuju Malaysia secara ilegal. Karena hampir rerata dari mereka terpaksa harus dideportasi kembali ketika terjaring operasi oleh aparat keamanan Malaysia di Tawau.
“Termasuk kita vaksin mereka yang belum menerima vaksin. Sekarang ini, kita karantina dulu di rusunawa sambil menunggu langkah selanjutnya,” ujarnya.
Ginting mengatakan, operasi yang digelar bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan berlangsungnya praktik keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal ke Malaysia.
“Operasi ini bertujuan mencegah tidak ada lagi WNI ataupun PMI yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Kita juga cegah agar mereka tidak terjerumus terhadap tindak kejahatan kemanusiaan,” jelasnya.
Ke depan, kata dia, besar kemungkinan 400 penumpang asal NTT ini bakal dipulangkan ke daerahnya. Akan tetapi, saat ini pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah Provinsi NTT.
Pencegahan para penumpang asal NTT itu untuk ke Tawau, lantaran dikhawatirkan akan kembali menjadi korban deportasi yang selama ini kerap terjadi.
“Kita upayakan solusi lain yang dapat menjamin kehidupan mereka kedepan. Bukan sesaat. Ini bukti jika negara hadir untuk melindungi warganya, untuk tidak menjadi PMI secara ilegal di negara lain,” jelasnya. (kt3)
