KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama dengan beberapa tokoh adat dan ketua adat dari berbagai sub suku di pedalaman melakukan pertemuan dengan Rombongan Wakil Ketua DPD RI, Wakil Menteri ATR dan BPN di Ruang Pertemuan Lantai 2 Hotel Luminor Tanjung Selor pada Senin, (28/3/2022).
Sebelum acara dimulai, tamu dan undangan terlebih dahulu dihibur oleh Tarian Bangentawai (tari gembira menyambut tamu) dari sanggar tari tiga tawai Dayak Kenya.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Pimpinan PURT DPD RI, Hasan Basri, Ketua Lembaga Adat Dayak Jhoni Laing menyampaikan keluhan masyarakat secara langsung kepada Wakil Ketua DPD RI, Wamen ATR serta Senator Asal Kalimantan Utara (Kaltara).
Mulai dari persoalan hutan sampai pada nasib kelanjutan pembangunan khusunya di Peladalam seperti Krayan dan Apau Kayan di Nunukan dan Malinau.
“Kami berterima kasih dan merasa bangga atas kehadiran Bapak Mahyudin sebagai salah satu pucuk pimpinan di salah satu lembaga tinggi negara DPD RI, apalagi bersamaan dengan datangnya Wakil Menteri ATR/BPN yang hadir bersama sama dengan kita di sini dan mudah mudahan besok kami juga bisa bertemu dengan wakil menteri Lingkungan hidup dan kehutanan ,” ujarnya.
Lebih lanjut Jhoni Laing mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi
khususnya daerah pedalaman adalah akses infrastruktur jalan yang sampai saat
ini belum tembus.
“Kehadiran Wakil ketua DPD RI dan pak Wamen adalah moment yang kami tunggu dan semoga nantinya berkenan menerima aspirasi dari kami sebagai perwakilan pengurus adat di Kaltara,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, Pimpinan PURT DPD RI Hasan Basri menyampaikan akan berusaha memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan melalui lembaga DPD RI.
Termasuk ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Wamen ATR dan BPN yang telah membantu proses alih lahan milik PT Inhutani di Kabupaten Tana Tidung yang sudah bisa digunakan seluas 400 hektar untuk kepentingan pusat pemerintahan di Tana Tidung.
“Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kementerian ATR dan BPN yang sudah serius membantu proses alih lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan di KTT, semoga seterusnya bisa diberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan lahan di pusat pemerintahan tersebut,” ucapnya.
Dirinya pun meminta doa dan dukungan masyarakat khususnya para pengurus adat agar mereka dapat memaksimalkan fungsinya sebagai perwakilan Kaltara di lembaga tinggi negara tersebut.
“Jadi di DPD RI itu berbeda, kita punya 4 komite, dimana setiap komite memiliki 1 perwakilan dari provinsi, sehingga semua kementerian menjadi mitra kita untuk bersama-sama membangun Daerah. Dan Hari ini kami dari senator asal Kalimantan Utara, membawa 3 kementerian sekaligus, yakni kementerian ARR/BPN, kememterian PUPR dan Kenterian LHK,” sebutnya.
“Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pemda setempat sehingga bisa membawa kemanfaatan dan kemajuan untuk daerah kita di Kaltara,”sambung dia.
Sementara Wakil Menteri ATR/BPN menyinggung soal pemanfaatan Hutan di daerah yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
Dia pun berharap agar hutan-hutan dikaltara, khusunya hutan adat bisa terjaga dan termanfaatkan bagi kelansungan hidup warga dipedalaman.
“Jadi hutan itu kalau belum digarap dengan baik, tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, alasan kita selama ini karena menjaga hutan untuk menghasilkan oksigen, tapi itu tidak memberi efek ekonomis bagi masyarakat sekitar, kita berharap hutan hutan disekitar kita bisa termanfaatkan lebih maksimal sehingga mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitarnya,” bebernya.
Acara pertemuan ditutup dengan foto bersama dan penyerahan Aspirasi secara simbolik yang lansung diterima oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. (mediaHB)
