KAYANTARA.COM, TARAKAN – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan rombongan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kota Tarakan Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa (30/3/2022).
Pertemuan dengan Pemkot dan instansi vertikal terkait pembahasan potensi dan ancaman terhadap wilayah perbatasan sebagai salah satu wilayah terluar dalam bingkai NKRI. Pertemuan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan.
Selain Wakil ketua dan anggota DPD RI, turut pula hadir Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil menteri LHK, Wakil walikota Tarakan, Sekda beserta instansi vertikal dan OPD terkait.
Dalam paparannya, Mahyudin menjelaskan, tentang ancaman, potensi dan gangguan terhadap wilayah wilayah 3 T, termasuk wilayah perbatasan di Provinsi Kaltara.
Lebih jauh Mahyudin mengatakan bahwa kehadiran negara harus nyata dalam bentuk mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang dianggap mempunyai potensi gangguan dan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Jadi wilayah-wilayah terluar, terisolasi dan tertinggal harus menjadi perhatian pemerintah Pusat, makanya kami hadir disini dengan menggandeng 3 Kementerian yang kami anggap punya keterkaitan yang cukup besar di wilayah perbatasan Kalimantan Utara,” jelasnya.
“Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda memiliki persoalan lahan agraria dan pertanahan yang harus dibenahi, kemudian persoalan hutan yang perlu di urai dan dibereskan, dan yang paling penting adalah soal infrastruktur jalan dan jembatan yang masih minim dilaksanakan oleh pemerintah pusat. makanya kami bersama-sama Wamen ATR/BPN, Wamen LHK dan Wamen PUPR yang diwakili oleh Kepala Balai untuk mengurai persoalan yang kami anggap paling urgent untuk segera diselesaikan,” urai Mahyudin.
Sentor Kaltara yang juga Pimpinan PURT Hasan Basri menambahkan bahwa kehadiran 2 Wakil Menteri di Kaltara bersamaan dengan kunjungannya merupakan berkah bagi Kaltara yang harus dimanfaatkan oleh Pemprov dan Pemkot Tarakan.
Hasan Basri pun mengungkapkan bahwa persoalan lahan, baik tentang HPL, lahan pemukiman dan pertambakan merupakan persoalan tersendiri yang harus diurai dan dibereskan bersama, baik Pemkot Tarakan, Pemprov maupun ATR/BPN, sehingga persoalan terkait Lahan bisa diselesaikan.
“Di beberapa daerah di Kaltara ini, kebanyakan status lahan yang ada adalah kepemilikannya dari instansi pemerintah, baik itu hutan lindung, milik Inhutani dan lain-lain, kita berharap kehadiran wamen ATR/BPN dan pak Wamen LHK sedikit banyak dapat melihat dan mengurai persoalan ini untuk diselesaikan secara bersama, dan nantinya juga akan kami panggil pihak terkait termasuk BUMN sebagai pemilik lahan-lahan itu,” tegas HB.
Sementara pihak Pemkot yang diwakili oleh Wakil Walikota Tarakan, Effendhi Djuprianto menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para senator dan wamen. dirinya berharap apa yang menjadi aspirasi dari pemerintah kota Tarakan.
Terutama akselerasi dan percepatan PTSL khususnya pada bidang dapat secepatnya diselesaikan. selain itu beberapa usulan dan harapan juga telah kami tuangkan dalam bentuk usulan.
“Salah satunya tadi mohon bisa diperjuangkan soal revitalisasi pasar batu di Kelurahan Sebengkok, kemudian persoalan transportasi udara yang sulit kiranya bisa dibantu oleh Pimpinan DPD RI agar bisa kembali normal seperti biasa,” harapnya (mediaHB)
