KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengatakan, Pemprov Kaltara akan melakukan penanganan angka kemiskinan secara bertahap.
Salah satu upayanya, dengan menekan angka pengangguran di daerah.
“Kita akan berdayakan potensi-potensi masyarakat Kaltara. Bagi yang punya kemampuan mesin, kita carikan lowongan di mesin, yang punya kemampuan tataboga bisa masuk perhotelan, yang kompetensinya kesehatan bisa masuk rumah sakit,” kata Gubernur.
Ia meyakini kemiskinan bisa terurai ketika seluruh angkatan kerja dapat terserap.
Ini disebabkan mereka akan memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi pengeluarannya sehari-hari.
“Insya Allah sedikit demi sedikit kemiskinan akan kita tekan. Saya tidak mau ada warga Kaltara yang miskin,” harapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Helmi menjelaskan, persentase kemiskinan tahun ini ditarget pada kisaran 6,25 sampai 6,5 persen.
“Program pengentasan kemiskinan sudah berjalan, kita bekerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Kita optimis target penurunan kemiskinan tahun ini bisa tercapai,” jelasnya.
Perencana Ahli Muda Bappeda-Litbang Kaltara, Syamsaimun menambahkan, pengentasan kemiskinan diimplementasikan dalam tiga bentuk intervensi.
Pertama, intervensi bantuan sosial (bansos) untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran warga miskin.
“Ini mulai dari BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan dan lainnya. Melalui program tersebut, beban warga miskin bisa diringankan,” kata Syamsaimun.
Intervensi kedua berupa pemberdayaan. Pemerintah melakukan upaya pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin. Ini bertujuan agar mereka memiliki kemampuan untuk bisa terserap di dunia kerja atau membuka usaha sendiri.
Intervensi ketiga yakni dengan peningkatan ekonomi.
Dimana keluarga miskin yang telah mendapat program pemberdayaan bisa diberikan pendampingan.
Sehingga mereka bisa benar-benar dipastikan keluar dari jurang kemiskinan.
“Melalui intervensi tersebut, kita ingin mindset mereka tidak selalu mengharap bantuan, mereka diarahkan bisa mandiri. Kemudian anak-anak atau generasi mereka diupayakan tidak menjadi warga miskin baru,” jelasnya.
“Program-program tersebut sudah berjalan di sejumlah OPD terkait dan juga di pemerintah kabupaten/kota. Koordinasinya melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD,” kata Syamsaimun. (dkisp)
