KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Forum group discussion kerja sama ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Bulungan menyelenggarakan koordinasi kerja sama ekonomi dan keuangan daerah Pemkab Bulungan dan Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Rabu (27/7/2022).
Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 2 Kantor Bupati Bulungan dengan tema Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara.
Peserta kegiatan berasal dari 13 unit OPD Kabupaten Bulungan serta perwakilan dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Muhammad, S.T., dilanjutkan keynote speech oleh Sekda Pemerintah Kabupaten Bulungan, Risdianto S.Pi., M.Si., yang sekaligus membuka acara secara resmi.
Acara pertama yakni foto bersama seluruh pejabat dan peserta yang hadir dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Wahyu Prihantoro.
Dalam paparannya, Wahyu menyampaikan bahwa koordinasi dan kerja sama yang intensif dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah serta sinergi yang berkelanjutan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan diperlukan dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah yang efektif dan efisien.
“Bahasan pertama yakni terkait realisasi belanja pemerintah pusat di Kabupaten Bulungan yang hingga bulan ini mencapai 42,36 persen. Dilanjutkan dengan kinerja penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang pada saat ini mencapai 48,3 persen,” ujarnya
Wahyu Prihantoro mengungkapkan Penyaluran DAK Fisik diharapkan menjadi fokus utama dalam akselerasi penyaluran karena persentase penyalurannya masih rendah yaitu 22,9 persen.
“Capaian Output belanja DAK Fisik Kabupaten Bulungan pun diharapkan dapat terus meningkat dan optimal,” ungkapnya
Bahasan ketiga yaitu mengenai Profiling Potensi Desa Kabupaten Bulungan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensi, dan integral.
*Saat ini status kemandirian desa pada Kabupaten Bulungan sebagian besar, masih berstatus desa berkembang. Status kemandirian desa tersebut sudah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dapat dilihat melalui desa yang berstatus tertinggal sudah hampir tidak ada. Perkembangan baik ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat terus meningkat,” ucapnya
Kemudian, dilanjutkan paparan mengenai asistensi BLUD yang dilakukan oleh Kanwil DJPb antara lain dalam bentuk menyusun profil BLUD, bersinergi dengan OPD terkait untuk melakukan asistensi kepada satker yang berpotensi menjadi BLUD, sharing session dan sharing knowledge terkait tata kelola BLUD, FGD, dan survey dengan menyampaikan kuesioner kepada BLUD.
“Asistensi BLUD tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk kemudia menjadi lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap APBD,” terangnya
BLUD juga diharapkan menjadi lebih fleksibel dalam tata kelola keuangannya namun tidak berorientasi pada profit, serta dapat mengembangkan sistem IT yang bersifat komprehensif dan terkoneksi dalam menatausahakan keuangan dan barang/BMN.
“Beberapa BLUD yang ada di Kabupaten Bulungan meliputi RSD dr. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dan beberapa Puskesmas yang terletak di Tanjung Selor, Tanjung Palas, Pimping, Bumi Rahayu, dan Bunyu.
Pemberdayaan UMKM menjadi isu selanjutnya dalam FGD kali ini,” harapnya
Diawali dengan program Sinergi Kemenkeu Satu dalam pemberdayaan UMKM, dilanjutkan dengan profil UMKM Kabupaten Bulungan, dan aksi Kanwil DJPb Kaltara dalam memberdayakan UMKM.
Program Sinergi Kemenkeu Satu dalam memberdayakan ekonomi diwujudkan dalam beberapa tahap yang dimulai dengan mengidentifikasi profil dan kebutuhan UMKM, mengadakan pelatihan usaha sesuai kebutuhan, melakukan pendampingan dan konsultasi pada pelaku usaha, menyediakan pembiayaan melalui program KUR dan UMi, membantu pemasaran hasil usaha dan perizinan usaha, serta melakukan monev atas kemandirian usaha.
“Adapun pelaku UMKM di Kabupaten Bulungan masih didominasi oleh pelaku usaha mikro dan hampir seluruh UMKM belum berbadan usaha. Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil mengalami kesulitan dalam hal permodalan,” imbuhnya
Oleh sebab itu, Kanwil DJPb Provinsi Kaltara menggalakkan program pembiayaan KUR dan UMi sebagai alternatif para pelaku usaha yang membutuhkan stimulus dalam hal permodalan.
Bagi pelaku usaha yang belum bankable dapat memilih program pembiayaan Ultra Mikro yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti PT Pegadaian, PT PNM, dan koperasi.
“Singkatnya, UMi bertujuan untuk menghindarkan pelaku usaha dari jeratan hutang rentenir yang bunganya membuat turbulensi finansial,” katanya
Sebagai penutup, bahasan terakhir yakni terkait peran Kanwil DJPb Provinsi Kaltara terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Nilai-nilai yang dibutuhkan dalam mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain akuntabilitas, transparansi, keandalan, dan kualitas.
“Rencana aksi yang diterapkan antara lain melakukan asistensi dalam penyusunan LKPD, melakukan sinergi dnegan Universitas Borneo Tarakan dengan melakukan sosialisasi/pelatihan bagi mahasiswa untuk asistensi pengelolaan dan penyusunan LK dana desa, serta bersinergi dengan BPK dan BPKP dalam pengelolaan keuangan Pemda, rekomendasi hasil pemeriksaan, dan bersinergi data dan informasi keuangan dan potensi Pemda,” jelasnya Seusai pemaparan dari Kepala Kanwil DJPb Kaltara, FGD ditutup oleh Sekda Pemerintah Kabupaten Bulungan. (pri)
