KAYANTARA.COM, JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar yang terjadi di Kalimantan Utara.
Menurutnya, kondisi ini membawa efek domino bagi masyarakat nelayan yang semakin terpuruk pada pertumbuhan ekonomi.
Senator asal Kaltara itu menilai kerugian yang dihasilkan dari kelangkaan solar untuk nelayan, bukan saja merugikan nelayan, tetapi dapat merugikan situasi perekonomian negara.
Bahkan kelangkaan solar untuk nelayan, juga akan memengaruhi kualitas SDM yang semakin mempersempit untuk konsumsi protein, yang jika berlarut akan mengancam naiknya angka stunting di negara ini.
“Saya meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naik dan turunnya harga BBM untuk nelayan, tetapi juga jaminan ketersediaan BBM Solar untuk nelayan” kata Hasan Basri.
“Mesti ada aksi nyata dari pemerintah untuk memberikan solusi kelangkaan BBM solar ini. Karena permasalahan ini bukan hanya terjadi satu atau dua kali, tetapi beberapa kali,” tambahnya.
Hasan Basri yang akrab di sapa HB mengaku, telah mendapat puluhan aspirasi dari masyarakat yang ada di daerah pemilihannya yang sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan.
“Sudah banyak aspirasi yang diampaikan. Mulai nelayan kecil dengan kapal sekitar 5GT hingga 30 GT ini mengambil ikan hanya seperlunya saja. Kenapa bisa ada kelangkaan?,” tegas Hasan Basri
Menurutnya, dengan adanya kelangkaan BBM untuk nelayan tidaklah etis.
Terlebih lagi aktivitas nelayan bukanlah kegiatan eksploitasi, apalagi merusak lingkungan. Hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat sekitar.
Hasan Basri mengkritisi, tindakan pemerintah yang relatif lambat dalam setiap kebijakan pro kerakyatan, Sehingga ketika sudah kejadian kelangkaan berbagai komoditas strategis seperti BBM ini, menjadi panik tak punya solusi.
Ia menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat harus memberikan solusi serta jalan keluar untuk menyelamatkan nelayan kecil akibat kelangkaan BBM.
“Kelangkaan BBM di Kalimantan Utara yang telah mengguncang industri perikanan, tidak hanya mengguncang nelayan kecil tetapi juga perusahaan besar. Apalagi solusi yang diberikan saat ini belum dapat mengimbangi penyediaan perikanan tangkap, kata Hasan Basri.
Lebih jauh, Hasan Basri juga mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan hak nelayan. Termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Kaltara.
“Ini harus diurai permasalahannya, kita akan kawal agar tidak kusut. Insyallah kita akan kembali membicarakan ini kepada kementerian ESDM RI, Pertamina, dan BUMN, melalui caurtycall agar nelayan dapat melaut dengan mudahnya mendapatkan solar”, jelas Hasan Basri.
“Selain itu kita berharap Pemda dan BPH Migas untuk menyesuaikan dan mensinkronkan kuota BBM di Kaltara, sebab Kaltara merupakan salah satu penghasil minyak, jadi sangat disayangkan apabila sampai Kaltara kekurangan pasokan minyak,” tutup Hasan Basri. (MediaHB)
