KAYANTARA.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Yansen TP, M.Si (YTP) menilai pidato politik Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disampaikan di hadapan ribuan kader Demokrat bertempat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3) sudah tepat dilakukan melihat kondisi bangsa saat ini dan ke depan.
Penyampaian pidato politik tersebut menunjukkan kredibelitas, kecermatan, kepedulian dan empati AHY terhadap persoalan bangsa dan negara saat ini.
“Harus ada pemimpin yang bisa dan mau bicara serta berani bicara. Negara ini negara besar dan tidak mungkin tidak, harus jelas arah pembangunan, arah kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Yansen TP saat diwawancara usai mendengar langsung pidato politik AHY.
Kata pria yang juga diamanahi jabatan sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat ini, harus jelas dan tegas titik persoalan yang dihadapi bangsa untuk disimak, disikapi dan ditangani bersama. Karena itu, pandangan politik AHY menunjukkan bahwa AHY siap memimpin bangsa dan negara ini.
“Oleh sebab itu, saya kira sudah pada tempatnyalah, kita harus bersikap tegas, berani, dan berorientasi kepada perjalanan bangsa yang diperjuangkan oleh para pejuang, para pahlawan dan para pendiri bangsa,” kata YTP.
Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kader Demokrat harus mampu mengeleminir hal-hal yang salah, mematikan langkah-langkah yang merusak bangsa dan membersihkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam cara berpikir, berperasaan serta bertindak.
Mengamati sehari-hari situasi kehidupan bangsa dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak tepat dan tidak baik untuk kepentingan bangsa. Maka, kata Yansen TP, harus ada yang menyikapinya. Harus ada yang mampu membawa pikiran-pikiran yang menjadi panutan, pegangan dan perhatian dalam membangun bangsa dan negara ini.
“Saya sepakat dan sependapat dengan AHY bahwa kita harus melakukan perubahan dan perbaikan. Perubahan dalam berbagai kerangka kerja yang harus berjiwakan semangat kebangsaan Indonesia,” tegas Yansen yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltara ini.
Perbaikan-perbaikan harus dilakukan terhadap berbagai kebijakan dan situasional kehidupan yang telah terbentuk oleh situasi-situasi yang kurang sehat untuk bangsa. Seperti kebijakan ekonomi dan politik serta berbagai kehidupan-kehidupan sosial lainnya yang rusak akibat pengaruh perilaku kebijakan dan perilaku-perilaku para pengambil kebijakan.
“Sudah saatnya lah kita harus jujur untuk negara dan bangsa ini. Karena pengorbanan para pahlawan sangat jelas dan nyata menegakkan dan melahirkan bangsa dan negara ini. Dan kita tidak bertaruh untuk masa depan anak bangsa yang diperhadapkan dengan tantangan yang lebih besar lagi,” tukasnya.
“Marilah momentum 2024 kita jadikan kebangkitan semangat kesadaran untuk hidup bersih dengan landasan berpikir kepribadian bangsa yang berlandaskan pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya menyerukan.
Untuk diketahui, AHY dalam pidato politiknya menegaskan memandang perlu untuk mengadakan sebuah mimbar politik di hadapan para pimpinan, pengurus, anggota dewan, serta para kader Demokrat lainnya. Sebab, kata dia, kurang dari setahun Indonesia menuju pemilu 14 Februari 2024.
“Saya akan menegaskan kembali arah, sikap dan posisi politik kita bagaimana Partai Demokrat melihat Indonesia tahun ini dan ke depan,” ujar AHY.
Tentu, lanjutnya, perhatian saat ini semakin terfokus pada proses pemilu. Tetapi agenda kehidupan bangsa bukan hanya pemilu. Masih ada hal lain yang tidak kalah pentingnya bagi rakyat. Karena itu Demokrat harus terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Melalui mimbar politik ini, Demokrat menyampaikan tiga hal pokok. Pertama, kami terus terpanggil dan berkewajiban untuk memikirkan dan mencari solusi atas persoalan kehidupan rakyat. Khususnya masalah ekonomi dan kesejahteraan. Kedua, sikap dan posisi Demokrat atas sejumlah isu nasional, baik soal hukum dan keadilan, kebebasan maupun kelangsungan demokrasi. Ketiga, harapan dan rekomendasi Demokrat untuk pemilu 2024,” ungkapnya.
Dalam pidatonya, AHY menyoroti tentang beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat. Seperti persoalan undang-undang cipta kerja dan persoalan anggaran yang terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Termasuk persoalaan pengelolaan pajak yang belum dilakukan dengan baik.
Selain itu, juga terkait beberapa isu penting lainnya seperti keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan tahapan pemilu hingga 2025 mendatang. Tentu ini mengusik akal sehat dan rasa keadilan.
“Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan belaka, keputusan menunda pemilu tersebut hadir setelah isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga kontroversi sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup?,” tanyanya. (*)
