
KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.027.901. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor usaha, yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.
Penetapan tersebut diumumkan langsung Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027.
Gubernur Zainal mengatakan, penetapan upah minimum dilakukan melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah, terutama pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 2,56 persen.
“Kedua indikator ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengupahan dengan tetap memperhatikan daya beli pekerja serta kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Zainal menyebut, perhitungan UMP mengacu pada ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.
Melalui pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara 2027 akhirnya ditetapkan sebesar Rp4.027.901.
Angka tersebut setara 77,48 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kaltara 2026 yang mencapai Rp5.198.544.
Selain UMP, Pemprov Kaltara juga menetapkan upah minimum sektoral dengan besaran berbeda sesuai bidang usaha.
Sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam sebesar Rp4.070.174.
Dengan demikian, upah minimum tertinggi berlaku pada sektor minyak bumi dan gas alam, yakni Rp4.070.174, atau Rp42.273 lebih tinggi dibandingkan UMP.
Zainal berharap keputusan tersebut dapat dilaksanakan seluruh pihak sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia meminta pengusaha mematuhi ketentuan pengupahan, sementara pekerja dan serikat pekerja diharapkan terus membangun komunikasi dengan perusahaan.
“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Kaltara tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga mengapresiasi seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi, termasuk pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, dan BPS yang terlibat dalam pembahasan.
Ia menilai komunikasi dan sinergi antarpihak menjadi faktor penting untuk menjaga hubungan industrial tetap kondusif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pekerja di Kaltara. (“)

