KAYANTARA.COM, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau menjadi yang pertama mendapatkan bimbingan teknis dari Kemendagri tentang sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam mengelola dan menyusun APBD 2021.
Sekretaris Daerah Malinau Dr.Ernes Silvanus.,M.Si mengaku, kehadiran Direktur Perencanaan Anggaran dan Tim Teknis dari Kemendagri ke bumi intimung merupakan yang pertama kali untuk memberikan pelatihan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Malinau.
“Tentu kita bersyukur kehadiran dari tim Kemendagri ke Malinau. Karena kita mendapatkan pelatihan yang pertama kali dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) untuk mengelola dan menyusun APBD 2021,” ujar Ernes, saat menyampaikan sambutannya, Kamis (10/9).
Menurut Ernes, melalui Bimtek yang diberikan oleh Kemendagri tentu menjadi momentum sekaligus menandakan dimulainya rancangan penganggaran bagi pemerintah daerah di tahun 2021 sesuai dengan Kemendagri nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan kuangan daerah. “Dimana bentuk keseluruhan struktur apbd melalui perubahan terkhususnya dalam penginputan akan menggunakan SIPD ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Ernes mengatakan dengan adanya perubahan sistem tentu merupakan satu pembelajaran sebagai satu inobasi dalam kerangka organisasi pemerintahan agar tetap berjalan secara efektif dan efisien. “Jadi SIPD ini merupakan salah satu bagian dari seluruh perubahan yang terjadi karena sudah ada peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Semoga ini bisa dapat berjalan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Ernes menegaskan sebagai pelaku penyelenggara sebuah sistem organisasi hendaknya beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. “Kemampuan kita harus menyesuaikan diri dengan pembekalan yang ada. Dan semoga sistem ini dapat terjadi perubahan dan benar-benar bermanfaat demi keberlangsungkan pemerintahan daerah,” jelasnya.
Terlebih lagi, diakuinya, Kabupaten Malinau menjadi yang pertama di Kalimantan Utara menerima bimbingan teknis ini. Tentu, perlu ada komitmen yang kuat bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menjalankan sistem tersebut.
“Terutama fokus pada perubahan tentang pengelolaan keuangan. Makanya saya berpesan kepada seluruh OPD yang mengikuti bimtek untuk betul-betul mendalami dan memanfaatkan narasumber yang ada dalam meningkatkan skil untuk menyusun APBD 2021 ini,” pungkasnya. (adv/man)
