KAYANTARA.COM, JAKARTA – Sehari setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2021-2024, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum langsung melakukan kunjungan silaturahmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa 16 Februari 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang ditemani sejumlah pejabat, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara Datu Iqro Ramadan, Kabag Otonomi Daerah Dadang, dan pejabat lainnya dari Provinsi Kaltara.
Kedatangan Zainal Arifin Paliwang bersama rombongan ini disambut Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK Lainnya. Zainal menyampaikan terima kasih sudah diterima oleh ketua dan pimpinan KPK. Kedatangannya ini dalam rangka silaturahmi dan memohon wejangan dalam memimpin Kaltara kedepan.
“Hari ini sebagai pemimpin baru di Kaltara saya bertemu dengan Ketua KPK dalam rangka silaturahmi, kemudian mohon wejangan dari beliau supaya di Kaltara tidak ada korupsi,” terangnya kepada wartawan yang sudah menunggu di depan gedung KPK.
Kepada Ketua dan Pimpinan KPK Zainal memohon agar diberi pendampingan dalam menjalankan pemerintahan di Kaltara. Terlebih Kaltara merupakan Provinsi baru yang kebetulan wilayahnya perbatasan dengan negara Malaysia dan Filipina.
“Memang sangat rawan di sana, terutama jalur masuk begitu banyak bisa dimasuki oleh pelaku-pelaku kejahatan. Baik yang membawa senjata api, narkoba,” jelasnya.
Sementara itu, potensi di Kaltara sangat menjanjikan, baik dari sumber daya alamnya, seperti perikanan dan kelautan. Yang dari sumber tersebut sangat potensial dapat menyejahterakan rakyatnya. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan, bisa terbebas dari korupsi.
Terutama dalam kegiatan yang rawan seperti pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek lainnya. Hal itu butuh pendampingan dari lembaga anti rasuah tersebut. “Karena walaupun bagaimana, namanya manusia pasti berbagai upaya akan dilakukan untuk mendekati gubernur,” tutur Gubernur.
Kedepannya, dari deputi Bidang Koordinasi akan selalu komunikasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa agar bisa dimonitor KPK. “Mana kala ada hal-hal melenceng mungkin bisa diingatkan, ditegur. Atau nanti dalam 6 bulan sekali dilakukan supervisi maupun arahan-arahan kepada para satuan kerja di Kaltara,” harapnya.
“Sekali lagi terimakasih atas waktu yang diluangkan oleh KPK sehingga kami bisa hadir di gedung merah putih ini. InsyaAllah Provinsi Kaltara ini bisa menjadi contoh untuk provinsi lain,” terangnya.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan Gubernur Kaltara agar memenuhi janji kampanyenya untuk mewujudkan pemerintahan Kaltara yang baik, berkomitmen antikorupsi.
Selain itu juga berpesan beberapa hal. Di antaranya soal pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kemudian kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan semangat antikorupsi melalui program-program pembangunan.
“Kepala daerah menghadapi tantangan yang lebih berat di masa pandemi untuk memastikan program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya. (sur)
