KAYANTARA.COM, NUNUKAN-Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya potensi penularan COVID-19.
Khususnya di wilayah perbatasan atas aktivitas keluar-masuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).
Termasuk melalui lintas batas Indonesia-Malaysia di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Baik di Kabupaten Nunukan maupun di Kabupaten Malinau yang memiliki pintu keluar-masuk antarkedua negara tersebut.
“Sehingga upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 itu kita minta ke pemerintah pada Februari lalu, untuk diaplikasikan dalam bentuk pemberlakuan test PCR bagi WNA maupun WNI yang keluar-masuk pintu perbatasan, termasuk di Kaltara,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri.
“Alhamdulillah permintaan ini diwujudkan oleh pemerintah melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” tambah senator Kaltara ini usai mendampingi Kepala BNPB RI, Doni Monardo, yang juga Ketua Satgas COVID-19 saat menggelar rapat koordinasi bersama Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan, Rabu (31/3).
Melalui rakor dan penyerapan aspirasi dari pihak pemerintah daerah itu, kata Hasan Basri, BNPB juga memutuskan untuk memberikan dukungan berupa tiga alat penunjang swab PCR. Meliputi dua untuk Nunukan, dan satu untuk Malinau.
“Pak Jenderal Doni tadi malam sudah memerintahkan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB agar segera mengirimkan segala kebutuhan lain guna menunjang penanganan COVID-19 hari ini, khususnya dalam mendukung operasi lintas batas. Sehingga proses tracing, tracking dan treatment dapat dipercepat dan lebih mudah,” ujarnya Hasan Basri.
Menengok data WNI dan WNA yang tiba di Tanah Air melalui jalur resmi bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sejak akhir Desember 2020 hingga 26 Maret 2021, Hasan Basri mendapat laporan bahwa ada 614 orang dari total 1.974 yang dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melalui dua kali Test PCR oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Padahal sebelumnya mereka telah mengantongi surat negatif swab dari negara asal.
Melihat dari fenomena tersebut, maka Hasan yakin hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa potensi penularan virus SARS-CoV-2 dapat lebih banyak terjadi di lintas batas seperti yang ada di Kaltara.
Terlebih menurut laporan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak pintu masuk ilegal atau yang lebih dikenal dengan ‘jalur tikus’ di wilayah Kaltara, yang tentunya hal itu juga menjadi poin penting untuk segera diantisipasi guna menekan angka kasus COVID-19.
Sebab, penularan COVID-19 yang dibawa WNI dan WNA tersebut dapat berakibat fatal apabila berdampak langsung kepada para kelompok rentan dan bagi penderita komorbid atau penyakit penyerta yang ada di rumah.
Dalam rangka memberikan dukungan penuh kepada Pemprov Kaltara, BNPB memberikan bantuan senilai Rp3 miliar guna percepatan penanganan COVID-19.
Dukungan tersebut diberikan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara senilai Rp2,2 miliar dan kepada BPBD Kabupaten Nunukan senilai Rp700 juta.
Adapun rincian dukungan yang diberikan tersebut meliputi 20 alat thermometer gun, 2.000 pakaian APD, 2.000 kacamata googles, 2.000 face shield, 50 unit pulse oximeter, 100.000 lembar masker kain, 20.000 swab test antigen dan 2 unit ventilator untuk BPBD Provinsi Kaltara.
Kemudian 50 ribu masker kain, 10 ribu masker medis dan 5.000 swab test antigen untuk BPBD Kabupaten Nunukan. (kt1)
