KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A.Paliwang mendapat kesan mendalam ketika beberapa kali berkunjung ke Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim, belum lama ini.
Gubernur Zainal menginginkan agar Bumi Batiwakkal, julukan Berau mau bergabung dengan provinsi termuda di Indonesia ini.
Keinginan itu disampaikan oleh Gubernur dalam diskusi bersama sejumlah tokoh masyarakat (tomas) Bulungan di ruang kerjanya, Jumat (18/6/2021).
“Saya sudah dua kali komunikasi dengan Pemkab Berau. Mereka merespon baik. Artinya kita komunikasikan dulu ke Pemkab Berau, setelah itu baru ke DPRD Berau,” kata Gubernur Zainal
“Wacana kita ini saya pastikan akan ada tindaklanjut. Kita sampaikan dulu keinginan kita dengan harapan seluruh masyarakat Berau meresponnya dengan baik,” tambah mantan Wakapolda Kaltara itu.
Banyak alasan tercetusnya keinginan Zainal agar Berau bergabung ke Kaltara. Di antaranya letak geografis.
“Selain itu sejumlah instansi vertikal maupun BUMD seperti PLN, Bankaltimtara, Kantor Pajak, Kemenkumham dan lainnya di Berau kini sudah menginduk ke Kaltara,” jelasnya.
Apalagi jika hal itu ditopang dengan pembangunan infrastruktur jalan yang terkoneksi dengan baik antar kedua daerah tersebut. Seperti jalan Berau-Bulungan dan Kampung Baru menuju Tanjung Batu.
Wacana orang nomor satu di Bumi Benuanta itu mendapat dukungan positif dari tokoh masyarakat Bulungan. Salah satunya Ustaz Abdul Jalil Fatah
“Pertenuan ini sangat bermakna untuk masyarakat Kaltara, yang dulunya bagian dari satu kesatuan budaya Bulungan. Terutama soal keinginan Gubernur Kaltara yang ingin menarik Kabupaten Berau untuk bergabung dengan Provinsi Kaltara,” ujarnya.
Mengingat, disebutkan Abdul Jalil, pada saat proses pembentukan Kaltara pemekaran dari Kaltim yang panjang dan penuh lika-liku, Kabupaten Berau sempat bergabung dan mendukung penuh hingga akhirnya Provinsi Kaltara dapat terwujud.
Pada saat pembentukan Kaltara, diceritakan Abdul Jalil, jauh sebelum Kaltara lepas dari Kaltim, Berau sudah berkeinginan bergabung. Dengan dasar itu, Gubernur Zainal sangat berharap Berau bisa kembali bergabung menjadi bagian dari provinsi ke 34 ini.
Tidak hanya itu, lanjut Abdul Jalil, embrio Berau ingin menyatu dengan Kaltara sudah ada sejak lama, pada saat Provinsi Kaltim mebentuk pembantu Gubernur Kaltim bagian utara yang ada di Tarakan pada saat itu.
“Memang sekarang Berau belum bergabung, tapi jauh sebelum Kaltara terbentuk Berau salah satu kabupaten di Kaltim agar Kaltara terbentuk,” bebernya.
Selain sudah adanya embrio Berau ingin bergabung dengan Kaltara, Abdul Jalil menerangkan, masih ada sejumlah alasan Gubernur Zainal ingin menarik Berau bergabung kembali ke Kaltara, diantaranya letak georafis Berau dan Bulungan yang menjadi Ibu kota Kaltara sangat dekat.
Alasan lainnya, ditambahkan Abdul Jalil, antara Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung dengan Kesultanan Bulungan merupakan saudara. Belum lagi, sejumlah pelayanan masyarakat di Berau ada yang tergabung dengan Bulungan seperti pelayanan di Bankaltimtara, aliran listrik dan lainnya.
“Ini artinya antara Berau dan Provinsi Kaltara sudah terkoneksi, apalagi Gubernur Zainal tengah berupaya menarik Berau dengan berkomunikasi secara intensif bersama Ketua DPRD dan Gubernur Kaltim,” terang Abdul Jalil.
Saat disinggung apakah nantinya Provinsi Kaltim siap melepas Berau yang kaya akan sumber daya alamnya, Abdul Jalil mengungkapkan, hal tersebut biar proses dan sejarah yang ada meyakinan agar Berau mau bergabung dengan Kaltara.
“Intinya dari seluruh lapisan masyarakat Kaltara siap mendukung, apalagi kata Gubernur Zainal kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) siap membuka diri jika Berau mau gabung dengan Kaltara,” tegas Abdul Jalil.
Dalam pertemuan yang dihadir kerabat keraton Bulungan serta sejumlah tokoh masyarakat di Bulungan, Abdul Jalil mengatakan, tidak hanya membahas keinginan Gubernur Zainal mengajak Berau bergabung dengan Kaltara. Namun, turut dibahas juga sejumlah aspirasi masyarakat di Bulungan terkait kota khusus.
“Alhamdulillah, Gubernur siap mendukung dengan mewujudkan pembaharuan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara, khususnya menyiapkan kota khusus atau kota madya di Ibu Kota Kaltara ini, termasuk mengembalikan status Ibu Kota Bulungan di Tanjung Palas,” pungkasnya. (mil/sur/dkisp.kaltara)
