KAYANTARA.COM, PENAJAM – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin meninjau lokasi Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (31/03/2022).
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin didampingi oleh Pimpinan PURT DPD RI Hasan Basri, Anggota DPD RI, Wakil Menteri ATR/BPN , Menteri Bappenas, Wakil Menteri PUPR, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anggota DPRD Kalimantan Timur, perwakilan Otorita IKN serta Pemprov Kaltim, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, organisasi perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.
Rombongan tiba di Titik Nol IKN di Kecamatan Sepaku sekitar pukul 10.00 WITA. Tiba di titik Nol IKN, Mahyudin, Hasan Basri dan rombongan mendapat penjelasan dari tim Kementerian perihal rencana pembangunan IKN dengan gambar peta yang tertempel.
Setelah dari situ, rombongan Hasan Basri bergerak menuju titik lokasi pembangunan istana presiden berjarak tak jauh dari titik nol.
Dalam peninjauannya Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyampaikan setidaknya terdapat 7 faktor keunggulan lokasi IKN di Kaltim dibandingkan lokasi lainnya.
“Pertama, ketersediaan lahan. kedua, kondisi geografis. ketiga potensi konflik sosial yang relatif rendah. keempat, tercukupinya daya dukung tanah dan air baku. kelima, terpenuhinya perimeter pertahanan keamanan. keenam, minimnya potensi bencana alam yang sifatnya fatal. dan terakhir dekat dengan kota existing,” kata Mahyudin.
Di kesempatan yang sama, melalui tinjauannya Hasan Basri mendorong kepada Kementerian PUPR untuk lebih memprioritaskan penggunaan bahan baku dari produsen dalam negeri dalam setiap pembangunan infrastruktur nasional.
“Kami mendorong Kementerian PUPR memprioritaskan penggunaan bahan baku produksi dalam negeri. Mengingat, hal ini memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Hasan Basri.
Menurutnya, ketika industri dalam negeri diutamakan tentu akan memperluas lapangan kerja, memperkuat daya saing serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
“Pembangunan IKN baru ini adalah momentum untuk mendorong investasi dalam negeri serta memperkuat industri nasional. Jangan sampai akhirnya dalam pembangunan nasional justru menggunakan produk-produk impor,” tegas Hasan Basri.
Tak hanya itu, senator asal Kalimantan Utara itu juga meminta kepada kementerian terkait untuk semua hal yang diputuskan terkait IKN, harus dilakukan koordinasi seluruh elemen bangsa.
“Harus dikoordinasikan bersama kemudian diputuskan bersama, jangan satu atau dua kementerian lembaga saja,” tegas dia.
Lebih lanjut Hasan Basri menyampaikan, pembangunan IKN haruslah mempertimbangkan kearifan lokal, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra putri asal Kalimantan untuk duduk di jajaran eselon 1 sampai dengan eselon 3, sesuai dengan arahan Presiden RI.
“Jadi tugas kami mengawasi agar apa yang telah dicanangkan sesuai dengan amanat konstitusi, UU dan juga arahan presiden dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Hasan Basri.
Menurutnya, DPD RI akan terus mengawal dan mengawasi proses pembangunan IKN ini. Hasan Basri juga mendorong kepada seluruh elemen masyarakat khususnya warga Kalimantan, untuk benar-benar mensukseskan kelancaran pembangunan IKN demi terwujudnya Indonesia – Sentris.
“Pembangunan IKN nantinya akan berwawasan lingkungan dengan konsep smart dan green modern. Karena itu, dalam pembangunannya tentu memperhatikan kontur alam sekitar,” terang Hasan Basri.
“Kenapa perlu dilakukan pembangunan smart dan green karena itu jadi cita-cita kita semua ke depan dengan IKN yang ramah lingkungan, modern, juga menjaga lingkungan sekitar tentu memberikan satu pembaharuan bahwa IKN yang akan datang berbeda dengan IKN yang ada di DKI Jakarta,” lanjut Hasan Basri.
Hasan Basri berharap adanya perpindahan ibu kota ini akan memperbaiki ketimpangan ekonomi dan ketimpangan wilayah yang selama ini lebih dinikmati di wilayah barat.
“Dengan perpindahan ibu kota baru ini, diharapkan terjadi redistribusi yang selama ini begitu sulit dilakukan. Kita optimistis ke depan akan terjadi akselerasi pembangunan dan kemajuan di Indonesia timur,” tutup Hasan Basri. (mediaHB)
