KAYANTARA.COM, JAKARTA – Anjloknya harga tandan buah sawit (TBS) secara nasional, menjadi keresahan yang dirasakan oleh para petani kelapa sawit di perbatasan Indonesia–Malaysia. Terutama di wilayah komoditi sawit seperti Kalimantan Utara (Kaltara).
Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh petani sawit di Kaltara mengeluhkan permasalahan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil.
Merespon situasi yang demikian, anggota DPD RI Hasan Basri menyampaikan secara langsung kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk mengambil langkah preventif untuk menyelamatkan petani yang terdampak akibat TBS Sawit anjlok saat ini.
“Kita meminta kepada pemerintah sebelum menerapkan kebijakan, untuk menghitung betul berapa harga keekonomian minyak sawit ini,” kata Hasan Basri.
Ia menyampaikan, harga TBS kelapa sawit di Kaltara saat ini berkisar Rp 800 per kg. Sementara itu, harga TBS petani sawit di Malaysia berkisar Rp 4.500 per kg.
Senator asal Kaltara itu menilai langkah yang dilakukan para petani jual TBS kelapa sawit ke Malaysia tersebut mestinya tidak dilarang. Sebab, harga TBS kelapa sawit di dalam negeri merugikan para petani.
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait harus segera menyelamatkan para petani ini, harus bertanggung jawab atas kerugian petani, ini tidak lepas dari efek kebijakan yang diambil,” katanya.
Hasan Basri menilai dengan adanya percepatan ekspor TBS kelapa sawit maupun minyak goreng akan kembali stabil.
“Kebijakan kemarin nggak tepat, jadi berdampaklah ke sana. Makanya ekspor semacam ini seharusnya dipercepat kembali. Harus segera diawasi dengan baik, sehingga petani tidak menjadi korban. Terkhusus kita di Kalimantan Utara yang juga merupakan penghasil sawit,” pungkasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasan Basri, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alam Syah akan segera menindaklanjuti hasil aspirasi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Hasan Basri menyampaikan untuk menormalkan kembali harga TBS sawit, pemerintah juga dapat mengatasi over supply minyak sawit mentah atau CPO saat ini dengan memanfaatkan stok CPO yang berlebih untuk campuran bahan bakar B30.
Hasan Basri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PURT DPD RI juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengawasi perusahaan agar tidak membeli TBS sawit dengan harga yang sesuai keinginan perusahaan.
“Harus ada pertemuan tripartite antara perusahaan, petani, pemerintah sehingga ada titik temu solusi terhadap anjloknya harga,” kata dia.
Hasan Basri menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat harga TBS sawit anjlok saat ini. Salah satunya akibat harga CPO global yang mengalami penurunan sehingga berdampak pada harga pembelian oleh perusahaan.
Kemudian, turunnya harga TBS sawit merupakan dampak bola salju dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. “Banyak pabrik CPO yang over supply, sehingga harga anjlok di tingkat petani, karena rendahnya daya serap pabrik untuk membeli TBS,” tutupnya. (mediaHB)
