KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sebagai upaya pengendalian inflasi jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru, Pemprov Kaltara menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Acara yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gadis tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum.
“Kunci pengelolaan ekonomi baik itu di Kabupaten, Kota, Provinsi maupun Pusat adalah pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang terjaga,” ucap Gubernur, Rabu (13/12/2023).
Ia mengungkapkan, pada triwulan III tahun 2023 ekonomi tumbuh sebesar 4,79 persen (y-o-y). Ini merupakan pertumbuhan tertinggi kedua se-Kalimantan. Sumber pertumbuhan ekonomi ini berasal dari beberapa sektor meliputi, pertambangan (33,19 persen), pertanian (14,54 persen) dan kontruksi (11,81 persen).
Dan sementara dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi Kaltara didukung oleh Net Ekspor (50,19 persen), PMTB/Investasi (29,44 persen) dan Konsumsi Rumah Tangga (13,64 persen).
“Namun tingkat pertumbuhan ekonomi harus tetap didukung dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, agar daya beli Masyarakat tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tak akan baik jika inflasi tak terkendali,” lanjut Gubernur.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, inflasi pada November tercatat sebesar 0,33 persen (m-t-m), data ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Dan inflasi tahunan sebesar 2,45 persen (y-o-y), ini lebih rendah dari inflasi Nasional 2,86 persen (y-o-y).
Untuk itu, pengendalian inflasi tentu membutuhkan langkah-langkah dan strategi yang tepat. Untuk itu, Pemprov Kaltara menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi.
Yaitu, keterjangkauan harga (melalui kegiatan pasar murah dan bantuan pangan), ketersediaan pasokan (pemantauan stok Gudang Bulog serta peningkatan produktivitas pertanian pangan lokal), kelancaran distribusi (Pembangunan konektivitas serta pemantauan jalur pasokan) serta komunikasi yang efektif (koordinasi dan sosialisasi untuk menjaga ekspektasi inflasi).
Pasalnya, saat ini terdapat beberapa isu strategis terkait dengan pengendalian inflasi yang menjadi fokus Pemprov Kaltara. Salah satunya seperti terbatasnya jumlah penerbangan ditengah naiknya jumlah penumpang, potensi dampak El Nino terhadap produktivitas panen dan harga komoditas, serta potensi adanya Imported Inflation akibat ketegangan geopolitik dunia saat ini.
Terdapat beberapa komoditas yang memiliki bobot dominan terhadap inflasi di Kaltara, yaitu tarif listrik, beras, bensin, nasi dengan lauk, serta sewa rumah.
Jika disimulasikan salah satu komoditas tersebut mengalami kenaikan, maka hal tersebut dapat menyebabkan efek domino yang berdampak kepada kenaikan harga pada komoditas lainnya.
“Kunci pengendalian inflasi adalah inovasi, saat ini Pemprov Kaltara telah memiliki inovasi ADINDAKU (Angkutan Pengendalian Inflasi Kalimantan Utara), yang telah diluncurkan pada akhir Oktober lalu. Hal ini adalah Langkah yang sangat positif, namun kita perlu terus berupaya mencari inovasi lain yang dapat melengkapi dan meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kaltara,”beber Gubernur.
Karena itu, ia mengajak kepada seluruh TPID Provinsi maupun kabupaten/kota se-Kaltara untuk bersinergi dan menjalankan langkah strategis untuk dapat mengendalikan inflasi.
“Saya juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Tarakan yang telah dinobatkan sebagai TPID Kabupaten/Kota terbaik Nasional tahun 2022 bersama dengan Kota Palembang, Banyuwangi, Bone dan Kupang. Serta kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah mendapat transfer fiskal 9,8 miliar rupiah untuk pengendalian inflasi, saya harapkan prestasi-prestasin tersebut dapat dipertahankan serta ditingkatkan agar menjadi pemicu bagi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lain,” tuntasnya.
Turut mendampingi dalam acara ini, Sekda Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltara serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara, TPID Kabupaten/Kota yang ada di Kaltara serta instansi vertikal yang berkaitan dengan pengendalian inflasi yang ada di daerah. (dkisp)
