KAYANTARA.COM, JAKARTA– Musyawarah Kerja Nasional 2 Rabithah Alawiyah yang digelar pada 6-8 Desember 2019 mendorong adanya pemberdayaan ekonomi umat Islam, termasuk aspek yang tidak kalah penting yaitu pendidikan.
“Rabithah menyadari bahwa segala permasalahan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat itu masih kurang mendapat perhatian serius dari masyarakat luas jika dibandingkan isu politik praktis,” kata Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Habib Zen Bin Smith, dalam pembukaan Mukernas 2 RA di Jakarta, Jumat malam.
Mukernas dibuka langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Kegiatan juga dihadiri Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kegiatan Mukernas 2 RA dihadiri seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan 52 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga didukung pameran hasil-hasil produk dari beberapa DPC Rabithah Alawiyah untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.
Menurut Habib Zen, persoalan politik praktis kerap mengalihkan perhatian umum. Padahal masalah yang paling serius bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, adalah kualitas pendidikan yang masih tertinggal dibanding bangsa lain di dunia.
Sementara dalam persoalan ekonomi, kata dia, juga belum menggembirakan. RA sebagai organisasi yang menjadi wadah resmi habib seluruh Indonesia memiliki kepedulian membangun kebangkitan ekonomi dan pendidikan bangsa.
Dalam Mukernas 2 RA mendorong ekonomi umat agar bangkit. Kini saatnya ekonomi umat bangkit dengan cara bersinergi secara utuh dengan seluruh kalangan.
“Ekonomi umat jangan sampai terpisah dari ekonomi nasional. Ekonomi umat mesti jadi bagian kontributif dalam bingkai ekonomi nasional,” kata dia.
Ketua DPW Rabithah Alawiyah Kaltimtara, Achmad Djufrie yang turut hadir dalam acara itu juga menyuarakan bahwa perlu bagi kalangan yang mendominasi ekonomi nasional untuk dapat berkolaborasi dengan baik agar turut memicu kebangkitan ekonomi umat.
“Mengajak kalangan yang sudah besar itu untuk berkolaborasi membantu yang kecil. Sehingga diharapkan ekonomi keumatan bisa tumbuh bersama dengan penuh harmoni dalam bingkai ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kaltara ini.
Sementara ketertinggalan masyarakat Muslim dalam bidang pendidikan, kata Zen, menjadi tanggung jawab penuh umat Islam untuk memperbaikinya. Karena meskipun mayoritas ternyata peringkat nasional pendidikan justru institusi pendidikan Islam masih minoritas atau tertinggal.
Melalui Mukernas, dia juga menyerukan pentingnya konsep pendidikan yang berbasis pada peningkatan kompetensi siap pakai di era Revolusi Industri 4.0. Kompetensi yang membekali siswa harus dibarengi kapasitas moral, mental dan spritual.
“Rabithah sadar, di era yang mana tenaga manusia mulai digantikan robot, maka dunia pendidikan, dalam hal ini institusi pendidikan Islam, harus bisa menciptakan kualitas murid dengan kemampuan lebih generalis,” sebut Achmad.
Editor: Mansyur Adityo
