
KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Utara mencatat 108 orang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang Januari hingga November 2026. Jumlah tersebut berasal dari 18 laporan kasus yang ditangani kepolisian di wilayah Kalimantan Utara.
Data itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, S.I.K., S.H., M.Si., dalam konferensi pers di Gedung C Polda Kaltara, Jumat (20/11/2026).
Yudhistira menegaskan, TPPO merupakan kejahatan serius yang mengancam kemanusiaan dan kerap menyasar masyarakat dalam kondisi rentan, terutama calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang tergiur tawaran pekerjaan.
Menurutnya, penanganan TPPO tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku. Pengawasan jalur keberangkatan, pencegahan perekrutan ilegal, dan edukasi masyarakat juga harus diperkuat untuk mencegah bertambahnya korban.
Kerawanan ini menjadi perhatian khusus karena Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi geografis tersebut membuka jalur mobilitas pekerja migran yang berpotensi dimanfaatkan jaringan perdagangan orang.
Dari 18 laporan yang ditangani, Polda Kaltara mencatat 17 perekrut, delapan penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan PMI/pekerja rumah tangga (PRT).
Sementara berdasarkan perkembangan proses hukum, dua perkara masih dalam tahap penyelidikan, delapan perkara berada pada tahap penyidikan, dan delapan perkara telah memasuki tahap P21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.
Ungkap dugaan penampungan PMI ilegal di Nunukan
Dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) TPPO pada 13–19 November 2026, Polda Kaltara bersama polres jajaran meningkatkan pengawasan di sejumlah titik rawan, termasuk jalur keberangkatan calon pekerja migran dan kawasan perbatasan.
Salah satu penindakan dilakukan Polres Nunukan setelah menerima informasi mengenai dugaan penampungan calon PMI. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menerbitkan laporan polisi pada 13 November 2026.
Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku dan mengidentifikasi dua korban yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur nonprosedural.
Selain penindakan, polisi juga memperketat pemantauan keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, untuk mengantisipasi pengiriman pekerja migran secara ilegal.
Di Kabupaten Bulungan, Polresta Bulungan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pekerja di sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Buzz dan B Space, guna memastikan tidak ada pekerja di bawah umur. Hasil kegiatan tersebut tidak menemukan pekerja di bawah umur.
Libatkan ratusan peserta dalam sosialisasi
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Polres Nunukan menggelar kegiatan edukasi dengan melibatkan 100 peserta pada 14 November dan 150 peserta pada 16 November 2026.
Sementara itu, Polresta Bulungan melaksanakan sosialisasi melalui DPPPAPKB Kabupaten Bulungan dengan melibatkan 40 peserta.
Pengawasan jalur keberangkatan turut dilakukan di Pelabuhan Sesayap Hilir oleh Polres Tana Tidung, selain pemantauan di Pelabuhan Tunon Taka oleh jajaran Polda Kaltara dan Polsek Nunukan.
Polda Kaltara mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar tanpa prosedur jelas. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan dan pihak perekrut sebelum menerima tawaran pekerjaan.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal, penampungan mencurigakan, atau dugaan perdagangan orang.
Dengan 108 korban yang tercatat sepanjang Januari hingga November 2026, penguatan pengawasan dan pencegahan TPPO di wilayah perbatasan Kaltara menjadi pekerjaan penting untuk memutus mata rantai perdagangan orang. (*)

