KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Mulai dibangun sejak 2017 lalu, Toko Indonesia di Long Bawan, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang perbatasan dengan Malaysia ditargetkan selesai tahun ini dan mulai 2020 sudah bisa difungsikan sebagai toko menjual produk Indonesia yang ongkos angkutnya dari Tarakan ke Long Bawan disubsidi melalui SOA Barang.
“Toko Indonesia yang merupakan gagasan kita dalam rangka mengurangi disparitas harga di wilayah perbatasan itu, sudah bisa dibuka untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ungkap Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H Irianto Lambrie, Selasa (12/11).
Menurut laporan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, pembangunan Toko Indonesia yang didanai melalui APBD Kaltara sudah memasuki tahap akhir.
Di Toko Indonesia ini akan menyediakan berbagai produk dalam negeri. Dengan tujuan agar masyarakat di daerah perbatasan bisa mendapatkan produk dalam negeri dengan harga terjangkau. Teknisnya, dalam pelaksanaannya nanti, Toko Indonesia akan dikelola oleh Disperindagkop-UKM Provinsi Kaltara,” kata gubernur menjelaskan.
Hadirnya Toko Indonesia juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan menghadirkan negara di wilayah perbatasan. Selain pembangunan Toko Indonesia di Krayan, kata gubernur, direncanakan juga akan dibangun di Sebatik, mulai tahun 2020. “Saya minta bisa dimulai pembangunannya pada 2020 mendatang,” tegasnya.
Perlu diketahui, kondisi geografis perbatasan yang jauh dari kota utama di Kaltara, dibarengi dengan keterbatasan infrastruktur darat, yang hanya efektif melalui transformasi udara, menyebabkan harga kebutuhan sangat mahal.
Tak hanya itu, selama ini karena ketergantungan dengan barang Malaysia harga barang bisa mencapai rata-rata tiga kali lipat dari harga normal di pasar kota di Kaltara misalnya Nunukan, Tarakan atau Tanjung Selor. “Sebagai upaya mengatasinya, selain membangun Toko Indonesia, Pemprov Kaltara juga memberikan bantuan melalui subsidi ongkos angkut (SOA) barang dan penumpang,” ungkap gubernur. (ky1)
