Razia di Tunon Taka Diprotes, BP3TKI: Ada 150 Ribu WNI di Sabah Tidak Terdata

Razia yang dilakukan BP3TKI Nunukan kepada penumpang KM Pelni di Pelabuhan Tunon Taka guna mengantisipasi TKI ilegal beberapa waktu lalu. (Foto: Oktavianus/Kayantara.com)

KAYANTARA.COM, NUNUKAN-Razia yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3 TKI) Kabupaten Nunukan kepada penumpang KM Pelni di Pelabuhan Tunon Taka beberapa waku lalu, menuai protes di kalangan masyarakat.

Aspirasi warga ini disampaikan salah satu anggota DPRD Nunukan, H.Danny Iskandar kepada wartawan. Ia menilai, razia tersebut merupakan tindakan yang tepat guna mengantisipasi TKI yang mengadu nasib di Malaysia secara non prosedural atau ilegal.

“Tapi, tidak seharusnya dilakukan di Pelabuhan Tunon Taka. Seharusnya di Sebatik atau di tempat yang rawan jalur tikus,” kata mantan Ketua DPRD Nunukan ini. “Pelabuhan Tunon Taka itu kan tempat orang masuk dan sah saja, nanti kalau ada keluarga kita ya ditahan dan kita takut juga apakah mau menyeberang atau mau ke acara keluarga, tapi kita harus menjemputnya di Rusunawa,” tambahnya.

Ia menegaskan, tak ada TKI ilegal di Pelabuhan Tunon Taka. “Saran saya lebih afdolnya razia itu dilakukan di pintu-pintu jalur tikus dan kami mendukung itu. Karena kita tidak mau dikatakan semua daerah perbatasan ini jalan tikus, meskipun itu sifatnya pencegahan dan pembenahan tapi jangan di Nunukan,” pintanya.

Menanggapi masalah ini, Kepala BP3TKI Nunukan, AKBP Hotma Viktor Sihombing, menegaskan apa yang dilakukan sejauh ini tidak untuk menghambat perjalanan warga di Kabupaten unukan. “Mereka saat tiba di Nunukan kita periksa, alasan apa dia ke Nunukan, jika alasannya jelas kita persilahkan dilanjutkan,” jelas Hotma.

Razia tersebut juga dilakukan berdasarkan rapat koordinasi bersama instansi terkait di lingkungam Pemda Nunukan dan stakeholder termasuk TNI-Polri. “Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu menyampaikan ada sekitar 450 ribu warga Indonesia yang tinggal di Sabah, sementara yang terdata hanya 150.000 orang,” sebutnya.

“Jadi ada 300 ribu lebih yang keluar masuk lewat Nunukan masa kita mau biarkan,” tambah Hotma. Menurutnya, masalah tersebut tidak hanya terjadi di Nunukan, melainkan di beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Mengenai usulan razia harus dilakukan di Sebatik, menurut Hotma, tidak efektif. “Kita mau razia di mana ada banyak jalan kecil. Dan solusi yang efektif di Pelabuhan Tunon Taka,” tuturnya. “Jika ada masukan mari kita bahas bersama,” demikian Hotma. (*)

Reporter: Oktavianus

Editor: Mansyur Adityo

Iklan



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here