KAYANTARA.COM, TARAKAN – Kampanye pasangan calon (paslon) kepala daerah yang ikut bertarung di Pilkada Serentak 2020 akan berakhir pada 5 Desember mendatang.
Waktu yang tersisa kurang lebih sebulan ini pun tak disia-siakan oleh seluruh paslon kepala daerah di empat kabupaten di Kalimantan Utara (Kaltara). Termasuk Pilgub Kaltara yang diikuti oleh tiga paslon.
Untuk meminimalisir pelanggaran pilkada selama kampanye itu digulirkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan menggelar aksi damai di perempatan Grand Tarakan Mall (GTM), pada Sabtu sore (7/11).
Yaitu aksi damai menolak politik uang bersama sejumlah perwakilan tokoh agama se kota Tarakan. “Aksi damai tolak money politik ini dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat terkait berbagai macam bentuk pelanggaran pada Pilgub 2020,” jelas Komisioner Bawaslu Tarakan, Dian Antarja sebagaimana dilansir dari situs resmi Bawaslu Tarakan.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Tarakan ini juga menuturkan bahwa aksi tersebut bagian dari upaya pencegahan. Paling tidak, lanjut dia, pelanggaran pilkada 2020 dapat diminimalisir oleh pihaknya selaku pengawas pemilu.
“Sejauh ini Bawaslu Tarakan sudah melakukan banyak pergerakan mulai dari sosialisasi pengawasan partisipatif, berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga lahirlah kegiatan aksi bersama ini,” ungkapnya.
Dalam aksi damai di jantung kota Tarakan ini, Bawaslu bersama para tokoh agama juga membagikan masker serta stiker yang bertuliskan tolak ujaran kebencian, penyebaran hoaks dan tolak politik uang.
“Ini semua dilakukan agar masyarakat melihat, dan ketika nanti sudah di bilik suara tidak hanya memilih pemimpin berdasarkan track record-nya tetapi juga berdasarkan bagaimana dia menjalankan kampanye-nya,” urai Dian.
“Termasuk
pula apakah paslon dan tim melakukan pelanggaran atau tidak. Agar masyarakat mengetahui
apakah termasuk kategori pelanggaran, maka masyarakat harus memahami bentuk dan
jenis pelanggaran,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Pimpinan Daerah Muhammadyah Tarakan H. Abdurrahman menyampaikan apresiasinya kepada Bawaslu.
Menurutnya, aksi tersebut sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya mengetahui tolak politik uang.
“Bahkan semakin berkembang bukan lagi politik uang, ada politik semen, politik beras, ada politik minyak dan kita lihat di lapangan sudah terjadi,” urainya.
Apabila perilkau melanggar tersebut terus berlanjut, sampai kapan pun kondisi
pemilu baik pilpres dan pilkada akan tetap dalam keterpurukan.
“Dalam
ajaran Islam, mereka yang memberi dan menerima sama-sama mendapatkan ganjaran
dosa. Untuk itu, saya yang diberikan amanah sebagai Pokja Bawaslu mengimbau
kepada masyarakat agar mengindari hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran,” imbuhnya.
(sur)
