KAYANTARA.COM, MALINAU – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malinau berupaya mengembangkan lapangan perintis (lapter) di wilayah pedalaman dan perbatasan. Salahnya satunya lapter di Desa Long Alongo, Kecamatan Bahau Hulu.
Kepala Dinas Perhubungan Malinau Muhammad Kadri menyampaikan bahwa pengembangan lapter di Long Alongo akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk dikembangkan menjadi bandara.
“Jadi
lapter di Bahau itu kita usulkan ke Kementerian Perhubungan agar dapat
dikembangkan menjadi bandara,” ujar Kadri saat ditemui di ruang kerjanya, Senin
(28/12/2020).
Menurut dia, untuk menjadi unit penyelenggara bandar udara perlu verifikasi dari tim teknis. Apalagi, lapter ini masih menjadi kewenangan daerah. “Jadi perlu diverifikasi dan mesti disiapkan serta dialokasikan tahun 2021 ini,” ungkapnya.
Dia menyampaikan, untuk verifikasi lapter menjadi bandara masih belum diketahui karena masih menunggu hasil dari pimpinan. “Jadi, kita belum tahu hasil dari yang sudah kita komunikasikan ke pimpinan,” katanya.
Namun, kata Kadri, alasan Lapter Bahau Hulu dikembangkan menjadi bandara dikarenakan memiliki potensi sangat besar untuk mengangkat Kabupaten Malinau. Terutama, dari sisi sektor pariwisata.
Sebab, kata dia, Kecamatan Bahau Hulu memiliki potensi alam sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan. Namun, saat ini masih terkendala transportasi dan harga yang cukup tinggi.
“Jadi potensi wisata di Bahau Hulu itu menjanjikan untuk pengembangan pariwisata ke depannya. Terutama bagi lokal, regional, nasional hingga mancanegara,” jelasnya.
Apalagi, kata Kadri, Bahau Hulu juga berdekatan dengan negara tetangga. Ini tentu dapat memantik bagi turis-turis dari luar negeri, ketika Bahau Hulu memiliki bandara.
“Dengan adanya bandara, maka akan lebih dekat lagi wisatawan berdatangan. Tidak hanya menguntungkan Bahau Hulunya, tetapi berdampak positif bagi wilayah perkotaan di Malinau. Terpenting, adanya konektivitas, bukan hanya Bahau saja,” jelasnya.
Kadri mengatakan, pemerintah pusat merespons usulan pengembangan dari lapter menjadi bandara, namun menunggu verifikasi.
“Jadi di tahun 2021 itu, dimungkinkan melakukan verifikasi. Untuk mengenai lahan lapter itu, sudah dipindahkan, sehingga aman ditingkatkan menjadi bandara,” ungkapnya.
Apabila, kata dia, hasil verifikasi itu disetujui, maka pengembangan lapter menjadi bandara dapat ditingkatkan secepatnya.
“Pastinya, pengembangan ini akan menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk mengelolanya. Karena akan berstatus UPBU yang pegawainya dari pusat dan daerah,” jelasnya. (adv)
