KAYANTARA.COM, TARAKAN – 7 Februari 2021 menjadi momen penting bagi KAMMI Kaltim-Kaltara. Pasalnya dalam situasi pandemic Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, KAMMI Kaltim-Kaltara berusaha terus hadir bergerak memberikan warna perbaikan dalam kegiatan Evaluasi Setengah Periode PW KAMMI Kaltim-Kaltara 2019-2021.
“Sebagai organisasi dengan visi menjadi wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang islami menganggap bahwa kepemimpinan daerah adalah kunci pembangunan nasional, maka transisi kepemimpinan kepala daerah yang berkualitas menjadi mutlak, siapapun yang terpilih jika proses yang dilaksanakan berkualitas maka akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Salah satu indikator penting yang akan terus disoroti oleh KAMMI adalah komitmen kepala daerah dalam menepati janji kampanye nya,” kata Harish Jundana selaku Ketua Umum PW KAMMI Kaltimtara sebagaimana dilansir dari siaran persnya.
Program Research Days FISIPOL UGM 2019 yang diwakili oleh Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP merilis hasil penelitian yang berjudul “Assesing the Performance of New Provinces: The Cases of banten and kaltara In Indonesian Decentralized Governance”.
Wahyudi Kumorotomo melalui Harish menyampaikan hampir semua daerah yang ingin memekarkan diri, selalu berbicara yang baik-baik, namun dalam praktiknya tidak semua indikator yang menunjukkan keberhasilan pemekaran itu dapat dipenuhi.
“Beberapa hal yang menjadi sorotan bahwa status masa percobaan daerah otonomi provinsi kaltara telah berubah menjadi otonomi penuh, hal ini sejalan dengan capaian yang dicapai oleh gubernur sebelumnya namun juga sekaligus tantangan bagi gubernur terpilih mampu kah mempertahankan capaian yang sudah ada.
Berbagai pembangunan sudah dijalankan dengan menyasar daerah perbatasan agar mempermudah akses mobilitas, namun Kaltara masih dihadapkan pada pendapatan asli daerah (PAD), trend investasi yang menurun, dan masih banyaknya akses daerah yang sulit ditembus. Beberapa hal ini yang mempengaruhi kualitas layanan public, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian daerah,” ungkap Harish.
BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kaltara tahun 2019 berada diangka 48.610, ditambah situasi pandemic ini realisasi pajak daerah yang menjadi tulang punggung PAD jauh dari target yang ingin dicapai semual 60-70% pada kuartal III namun realisasinya hanya 58%, iklim invetasi juga menurun akibat terdampak covid, meskipun ini menjadi isu global namun tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya.
Sementara itu Harish berharap gubernur terpilih tidak hanya mengumbar janji berkaitan dengan ide penguatan marwah kerakyatan, sinergi antardaerah terutama desa dan kota, penanganan covid, serta insentif dan kesejahteraan guru, dan stimulus program ekonomi di kalangan anak muda.
“KAMMI siap mengawal kualitas kepemimpinan gubernur terpilih untuk terus berbenah menjadi provinsi yang benar-benar menjadi wajah perbatasan Indonesia maju,” tutupnya (kyt)
