KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Evaluasi terhadap program atau kegiatan tahun anggaran 2021, terus dilakukan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Yansen TP.
Karena menurut Yansen, ada kebutuhan anggaran yang di antaranya untuk pembayaran insentif guru, tenaga honorer, dan tenaga kesehatan.
“Kami akan kembalikan hak mereka itu. Tapi saat ini, kami mau sisir dulu setiap OPD. Mana yang bukan prioritas kegiatannya, dapat dibatalkan sesuai dengan instruksi Gubernur,” kata Yansen, Senin (22/2).
Ia menyebut, dibutuhkan sekira Rp 250 miliar. Untuk dialokasikan ke kegiatan yang sangat penting. Termasuk insentif.
Selain itu, ia juga mengatakan, akan dilakukan pengembalian anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi warga menengah ke bawah yang mencapai Rp 48 miliar. Yang sejak beberapa tahun terakhir tidak teranggarkan lagi.
“Dari mana kita akan dapat dana Rp 48 miliar itu? Kita coba evaluasi semua kegiatan (OPD, Red) itu dulu. Jadi mana yang perlu ditinggalkan, itu ditinggalkan. Yang harus dikerjakan, itu dikerjakan,” ujar Yansen.
Mantan Bupati Malinau ini, juga menyampaikan bahwa penghentian pengadaan barang dan jasa, bukan berarti membatalkan semua kegiatan. Namun, organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk tidak melakukan pergerakan terlebih dahulu, sebelum selesai dievaluasi.
“Bagaimana mereka (OPD) bisa betul-betul konek dengan misi kami, maka harus dibangun pikiran mereka. Agar orientasi kerjanya untuk kepentingan rakyat,” ujar Yansen.
Ia juga menegaskan, evaluasi dilakukan semata-mata untuk membiayai kegiatan yang harus segera dilakukan. Yang sesuai visi dan misi.
Lanjut Yansen, hasil evaluasi sementara ini, selain BPJS dan insentif, program penanganan COVID-19 dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, harus dilaksanakan.
Ia menegaskan, semua yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, harus dilaksanakan dan tidak boleh dinomorduakan.
“Kalau bangunan fisik itu bisa ditunda dulu, jika tidak perlu,” ujarnya. (dis/sur)
