KAYANTARA.COM, MAKASSAR-Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/3/2021).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Abdul Hayat Gani.
“Semua partisipasi ekonomi dalam rangka PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional-red), hal yang menjadi urgent adalah infrastruktur,” ungkap Abdul Hayat Gani dalam sambutannya.
Dikatakan Gubernur Sulsel, Pemprov Sulsel selalu mendorong penguatan infrastruktur dan konektivitas antardaerah.
“Hal-hal serapan pengawasan ini penting sebagai stimulan bagi pergerakan ekonomi, karena dengan pengerjaan infrastruktur juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya dikutip Media Rilis Komite II DPD RI.
Pihaknya mengakui bahwa Pemprov Sulsel membutuhkan data-data akurat terkait dengan kondisi infrastruktur saat ini.
Sementara Wakil Ketua Komite II Hasan Basri yang juga Ketua Rombongan Kunker ini, menyampaikan ada beberapa catatan krusial yang dihadapi Sulsel saat ini.
Di antaranya, sebut Senator asal Kalimantan Utara itu, permasalahan listrik di Kabupaten Sinjai, produksi gula yang masih belum dapat memenuhi jumlah kebutuhan, dan permasalahan Jalan Poros Pattallassang-Malino Kabupaten yang rusak atau berlubang.
Asisten Deputi Bidang Industri Semen, Survei dan Industri Lainnya pada Kementerian BUMN, Rachman Ferry Isfianto, mengatakan aspirasi yang terjaring dalam kegiatan ini dapat ditindaklanjuti.
“Kementerian BUMN hadir sebagai pembina dan pengawas akan terus memantau kinerja dan performance yang sudah ditetapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan saat ini dan Indonesia, terutama ketika kondisi pandemi saat ini,” kata Rachman.
Terkait kondisi jalan di Provinsi Sulsel, Kepala Balai Besar Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Insal, menjelaskan bahwa berdasarkan kondisi jalan pada akhir semester II 2020, jalan yang dalam kondisi mantap (baik dan sedang-red) adalah sebesar 94,39% dan target pada 2021 akhir kondisi jalan yang mantap adalah sebesar 94,51%.
Di lain pihak, Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia IV, Prakosa Hadi Takariyanto memaparkan kondisi Makassar New Port (MNP) yang digadang-gadang akan menjadi hub di wilayah Indonesia Timur.
“Pelabuhan MNP kelak akan terhubung dengan jalan tol dan kereta api. BKPM juga berjanji akan mempromosikan MNP untuk menarik investor,” ucapnya.
Turut bergabung dalam diskusi, Awaluddin Hafid selaku General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UIW Sulselrabar).
“Sistem kelistrikan Sulselrabar sampai dengan saat ini surplus mencapai 30% dan sudah terhubung interconnected,” ujarnya.
Sampai dengan Desember 2020 untuk Provinsi Sulawesi Selatan, PLN telah melistriki 96% desa.
Dan secara bertahap akan terus ditingkatkan setiap tahun hingga mencapai rasio elektrifikasi 100 persen yang ditargetkan selesai pada 2024. “Untuk tahun 2021 akan dilistriki desa baru sebanyak 37 desa,” tambahnya.
Di akhir diskusi, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIV, Ryanto Wisnuardhy, mengatakan bahwa kebutuhan gula di Sulsel sampai saat ini memang belum dapat dipenuhi.
Petani lebih cenderung beralih kepada komoditi lain yang lebih menghasilkan daripada menanam tebu.
“Walaupun dari tahun ke tahun produksi kami meningkat, kami masih belum bisa memenuhi kebutuhan produksi gula Sulawesi Selatan,” tutupnya.
Kunjungan Lapangan Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 dan Makassar New Port Tim Kunjungan Kerja yang diketuai oleh Hasan Basri melanjutkan kegiatan tinjauan lapangan yang menjadi fokus pengawasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Setibanya di Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3, Tim Kunjungan Kerja disambut oleh Direktur Teknik dan Operasional PT Margautama Nusantara, Ismail Malliungan.
“Izinkan saya melaporkan bahwa jalan tol ini alhamdulillah pada tanggal 18 Maret kemarin telah diresmikan oleh Bapak Menteri PUPR dan dilintasi perdana oleh Bapak Presiden pada sore harinya. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian,” tuturnya.
Posisi jalan tol sangat strategis di Makassar karena menghubungkan pelabuhan, bandara, kawasan bisnis dan kawasan industri.
Jalan tol tersebut dibangun dengan menggunakan 100% produk lokal. Sejak 19 Maret 2021, jalan tol sudah dipakai masyarakat dengan menggunakan tarif tol existing sampai dengan terbitnya Keputusan Menteri PUPR terkait penyesuaian tarif yang diperkirakan terbit di bulan April 2021.
“Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan kita. Pengaruh pendanaan yang kurang dan pengadaan tanah masih menjadi penyebab ketertinggalan pembangunan jalan tol Indonesia dengan China,” ucap Senator asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen.
Akan tetapi, pembangunan Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 ini patut diapresiasi karena dibangun dengan optimasi desain tanpa pembebasan lahan.
Penetapan tarif tol juga menjadi perhatian Hasan Basri agar nominal tarif yang ditetapkan benar-benar layak untuk masyarakat.
Tim Kunjungan Kerja Komite II DPD RI melanjutkan perjalanannya menuju Makassar New Port. Setibanya di sana, Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia IV, Prakosa Hadi Takariyanto sudah siap menyambut rombongan.
Hasan Basri memastikan kembali titik lokasi pelabuhan yang akan terkoneksi dengan jalan tol yang akan terpecah menjadi dua arah, menuju Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar.
Wakil Ketua Komite II DPD RI ini juga memastikan kembali jalur kereta api yang akan menopang aksesibilitas Makassar New Port.
PT Pelabuhan Indonesia IV telah berdiskusi juga dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR untuk tarif biaya masuk pelabuhan yang diharapkan ke depan dapat terintegrasi menjadi satu tarif bersama dengan tarif tol.
Hasan Basri juga turut menekankan penghijauan wilayah Makassar New Port. Disampaikan oleh Prakosa Hadi Takariyanto bahwa rencana ke depan wilayah di sekitar pelabuhan baru ini akan ditanami bakau.
Sedangkan Senator asal Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, yang akrab disapa dengan Pak Stefa, turut menekankan pentingnya peran serta antar kelembagaan dalam mendukung Proyek Strategis Nasional.
Tim Kunker Komite II DPD RI diketuai oleh Hasan Basri (Kaltara), dan diikuti oleh Anggota Komite II DPD RI yaitu Amaliah (Sumsel), Fahira Idris (DKI), Aa Oni Suwarman (Jabar), Denty Eka Widi Pratiwi (Jateng), M. Afnan Hadikusumo (DIY), Adilla Aziz (Jatim), Angelius Wake Kako (NTT), Yustina Ismiati (Kalteng), Stefanus (Sulut), Lukky Semen (Sulteng), Waode Rabia (Sultra), Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo) Namto Roba (Malut) dan Mamberob (Papua Barat). (*/kt1)
