KAYANTARA.COM, JAKARTA – Tiga menit berbicara dengan Presiden Joko Widodo di pinggir Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau Rabu (1/3) lalu ternyata membuahkan hasil. Anggota DPR RI Dapil Kaltara Deddy Yevri Sitorus dipanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Kamis (9/3). Mereka berdua membahas akses jalan di perbatasan menuju PLBN.
“Saya dihubungi Staf Ahli Menteri PUPR. Beliau minta penjelasan soal laporan saya ke Presiden,” jelas Deddy Sitorus di akun media sosialnya.
Kesempatan itu pun tidak disia-siakan Deddy Sitorus. Ia datang lengkap dengan dokumen serta visualisasi kondisi proyek.
Yang pertama dilaporkan adalah kondisi PLBN Labang, di Kabupaten Nunukan. Pembangunan pos lintas batas ini sudah hampir rampung. Mendekati 100 persen. Nah, masalahnya adalah akses jalan.
“Rencana jalan itu sepanjang sekitar 153 Km. Masih nihil. Informasi yang saya dapatkan sedang dalam tahap pengurusan izin, DED dan Amdal,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Saat menjelaskan itu, Basuki tampak memperhatikan sirius. Ia mahfum Deddy Sitorus sedang memperjuangkan infrastruktur di daerah pemilihannya.
Selesai Labang, beralih ke Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Proyek pengerjaan PLBN ini terhenti. Hanya sampai pematangan lahan. Apa masalahnya?
“Distribusi dan harga matrial tidak sesuai dengan nilai proyek. Saya minta kepada Pak Menteri untuk di tender ulang. PLBN ini sangat penting untum masyarakat setempat melakukan perdagangan. Selama PLBN itu belum ada harga kebutuhan pokok masih sangat tinggi,” jelas Anggota Komisi 6 ini.
Itu baru urusan pembangunan PLBN. Bagaimana dengan jalan? Dikesempatan berharga ini, Deddy Sitorus juga m laporkan progres pembangunan jalan Malinau-Long Bawan yang totalnya 203 Km. Jalan yang membuka isolasi Krayan itu tinggal sekitar 50 Km lagi.
“6 Km di daerah Semamu. 20 Km ruas Malinau-Semamu dan sisanya di Binuang. Saya juga bermohon segera dibangun 1 buah jembatan dan peningkatan jalan sepanjang 32 km antara Binuang – Long Bawan.”
Masuk ke PLBN Long Nawang. Deddy melaporkan pembangunan fisik baru mencapai 50 persen. Apa penyebabnya? Ternyata tetap saja kondisi jalan yang masih berantakan. Padahal jalan inilah satu-satunya akses distribusi matrial untuk pembangunan PLBN.
Selain itu, jalan tersebut juga menjadi jalur vital distribusi ekonomi warga setempat menuju Kecamatan terdekat di Kutai Barat, Provinsi Kaltim.
Makanya Deddy Sitorus mengusulkan akses dari Long Pahangai-Sungai Boh dikebut. Sebenarnya ada jalur alternatif melalui jalan konsesi PT Sumalindo yang sangat ekstrim dan tidak ekonomis. Masalah ini pun langsung di jawab Basuki
“Saat ini baru 11 Km. Jalan itu yang mengerjalan Zeni TNI AD,” kata Basuki “Saya memohon agar ruas jalan tersebut segera dituntaslan Pak Menteri,” lanjut Deddy.
Tidak sia-sia perjuangan Deddy Sitorus mendesak percepatan pembangunan infrastruktur di perbatasan langsung ke Menteri PUPR. Perjuangan itu bahkan menghasilkan bonus. Apa itu? Jembatan gantung. Deddy Sitorus memang tidak menyebutkan daerah mana yang membutuhkan jembatan gantung. Tapi Ia berjanji akan berkoordinasi dengan kepala daerah di Kaltara.
“Nanti saya komunikasikan dulu dengan kepala daerah setempat. Daerah mana yang butuh jembatan gantung,” ungkap Deddy.
“Kalau jembatan gantung aman. Nanti kita siapkan di APBN tahun depan,” tandas Basuki.
Pertemuannya dengan Menteri PUPR itu menurut Deddy Sitorus merupakan berkah. Ini merupakan bagian dari jawaban atas kegelisahan yang selama ini menghantui perasaannya. Deddy khawatir, jangan sampai diakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, janji politik ini tidak teraslisasi. “Saya berharap Pak Menteri. Sebelum berakhir masa jabatan Presiden, pembangunan infrastruktur di perbatasan sudah selesai. Masih ada waktu kita kerja keras,” tutupnya. (pai)
