KAYANTARA.COM, JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara (Kaltara), kian mengkhawatirkan. Luas area yang terbakar di Kaltara hingga 25 Agustus 2026 tercatat mencapai 1.076,93 hektare.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri. Ia mendesak pemerintah pusat bersama kementerian terkait tidak hanya memperkuat penanganan di lapangan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanggulangan Karhutla.
Menurut Hasan Basri, dampak Karhutla tidak lagi sebatas persoalan lingkungan. Kepulan asap yang semakin tebal mulai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
“Pertama-tama kita meminta pemerintah pusat memperhatikan secara serius penanganan kebakaran hutan di Kalimantan yang saat ini sudah berpotensi membuat kerugian baik materiil maupun immateriil, terutama khususnya anak-anak kita yang sudah mulai sulit untuk sekolah akibat daripada kebakaran hutan ini,” ujar Hasan Basri dalam keterangannya.
Senator asal Kaltara itu meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat dan memperkuat penanganan titik-titik api yang masih terjadi. Salah satunya dengan mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta memastikan ketersediaan sumber air bagi petugas di lapangan.
“Pemerintah harus mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta menyiapkan sumber-sumber serapan air yang dapat diakses oleh petugas di lapangan untuk memadamkan titik-titik api,” tuturnya.
Minta Pelaku Karhutla Ditindak Tegas
Selain penanganan darurat, Hasan Basri menekankan pentingnya aspek penegakan hukum. Menurutnya, pembakaran hutan dan lahan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi hukum, baik jika dilakukan oleh korporasi maupun kelompok masyarakat.
“Agar kebakaran hutan itu tidak terjadi lagi, aparat penegak hukum harus menindak tegas khususnya kepada mereka-mereka yang melakukan pembakaran hutan, baik oleh korporasi maupun kelompok masyarakat. Kita berharap pemerintah sekali lagi untuk menindak tegas terhadap hal itu,” tegasnya.
Hasan Basri menilai eskalasi Karhutla tahun ini menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih serius dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, ia meminta kementerian dan instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan Karhutla melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Ia bahkan mendorong Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian terkait, terutama Kementerian Kehutanan, yang dinilai belum maksimal dalam menangani persoalan Karhutla mulai dari tahap perencanaan hingga penanggulangan.
“Saya juga melihat kedatangan presiden belum berdampak baik terhadap pembenahan Karhutla ini. Sehingga kami perlu menyampaikan agar kementerian terkait perlu dievaluasi khususnya Kementerian Kehutanan yang tidak maksimal menangani persoalan ini,” ungkapnya.
Sekolah di Zona Merah Diminta Ambil Langkah Taktis
Di tengah ancaman asap Karhutla, Hasan Basri juga menyoroti keselamatan dan kesehatan anak-anak sekolah. Ia mengimbau sekolah yang berada di wilayah dengan paparan asap tinggi atau zona merah dampak ISPA untuk mengambil langkah taktis.
Menurutnya, opsi peliburan sementara maupun relokasi kegiatan belajar mengajar perlu dipertimbangkan apabila kondisi udara sudah membahayakan kesehatan siswa.
Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta ikut menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kami siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah maupun pusat agar masyarakat bersama-sama menjaga hutan kita agar tetap lestari dan terhindar dari bencana kebakaran,” pungkasnya. (*)
