KAYANTARA.COM, TARAKAN – Ketua Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara (LNP-PAN) Provinsi Kalimantan Utara, Fajar Mentari menyoroti instruksi Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro-Biro untuk mempercepat pelaksanaan lelang pada Januari 2021 ini.
Disampaikan Fajar, secara administrasi mekanisme aturan memang tidak melanggar hukum ataupun secara politik. Sebab, jabatan gubernur merupakan jabatan politik. Menurut dia, hal itu sah-sah saja dilakukan seandainya muatannya politis. Tidak ada yang salah secara prosedur dengan percepatan lelang yang dilakukan.
“Namun tentu setiap sebab itu ada akibat yang ditimbulkan, baik itu positif maupun negatifnya. Ada konsekuensi logis yang tentu melahirkan dampak. Kita sama-sama mengetahui bahwa sisa jabatan gubernur yang lama hanya 1 bulan lagi. Sementara gubernur yang akan datang menyisakan masa jabatan yang cukup lama dalam tahun 2021 ini, sehingga harapannya ada sinkronisasi antara rezim sekarang dengan yang akan datang,” bebernya.
Menurut pria yang akrab disapa FM ini, sinkronisasi dan sinergitas tersebut dapat terjalin jika ada tim transisi yang terbentuk, sebagai jembatan antar kepentingan ini dan tidak berlebihan kiranya jika ada tuntutan dibentuknya tim transisi tersebut.
“Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus melihat ini dari semua sisi, dalam arti tidak semata-mata kepentingan politis yang besar, kemungkinannya itu ada, yang kemudian biasanya hanya bersifat instan demi pemenuhan kepentingan beberapa pihak,” jelasnya.
Tapi harapan masyarakat tentu tidak lain bagaimana setiap langkah pemerintah itu lebih berorientasi pada kepentingan jangka panjang, dengan kata lain bahwa dapat memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat selaku konsumen akhir dari seluruh rangkaian proses tersebut.
“Demi masa depan daerah yang lebih baik, perlu disikapi dengan langkah bijaksana oleh pemangku kepentingan di daerah dalam setiap pengambilan keputusannya,” ujarnya.(kyt)
