KAYANTARA.COM, JAKARTA– Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi ribuan tenaga pelayanan publik yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian sekaligus peningkatan kesejahteraan.
Rahmawati mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam menuntaskan penataan tenaga aparatur sipil negara (ASN), sekaligus bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian para tenaga yang selama ini menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Keputusan ini merupakan langkah penting menyelesaikan penataan tenaga aparatur sipil negara (ASN), sekaligus bentuk perhatian terhadap pengabdian para pekerja di berbagai sektor pelayanan publik,” kata Rahmawati, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, peningkatan status PPPK bukan sekadar perubahan administratif dalam sistem kepegawaian. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi tenaga pelayanan publik yang selama ini turut menopang penyelenggaraan pemerintahan.
“Kepastian status dan kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga pelayanan publik. Mereka telah memberikan pengabdian dan kontribusi nyata, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Meski demikian, Rahmawati mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pengumuman kesepakatan. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya berjalan konsisten dengan mekanisme teknis yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh PPPK yang memenuhi persyaratan.
Ia juga mendorong agar kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN dilakukan secara berkelanjutan, termasuk membuka peluang pengembangan karier bagi tenaga pelayanan publik.
Rahmawati berharap kebijakan tersebut turut memberikan dampak nyata bagi tenaga PPPK di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang bertugas di kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.
“Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif bagi tenaga PPPK yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, termasuk di Kaltara,” ujarnya.
Ia menilai, momentum 2027 harus menjadi babak baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kepastian kerja tenaga pelayanan publik. Sebab, kualitas pelayanan pemerintahan tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang memperoleh kepastian, perlindungan, serta penghargaan atas pengabdiannya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan kesepakatan pemerintah dan DPR RI mengenai peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu setelah rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil finalisasi pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Jika sebelumnya pembahasan lebih difokuskan pada pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu, kesepakatan terbaru memperluas cakupan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, peningkatan status tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup berbagai profesi lain yang bekerja di sektor pelayanan publik.
Perluasan kebijakan ini menjadi perhatian penting karena tenaga pelayanan publik berasal dari berbagai bidang pekerjaan yang memiliki kontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Namun, kepastian pelaksanaan, persyaratan, serta mekanisme pengangkatan tetap menjadi hal penting yang perlu diperjelas pemerintah agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan. (*)
