KAYANTARA.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menghadiri acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Ball Room Ritz Carlton, Pacific Place Jakarta, Kamis (16/1).
Kegiatan tahunan yang diprakrasarai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI ini, dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).Pertemuan mengambil tema “Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Nampak hadir para petinggi OJK, Menteri terkait, para Gubernur, pimpinan Lembaga Pemerintah, serta Lembaga keuangan maupun perbangkan di Indonesia. Gubernur mengatakan, selain membuka pertemuan, dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan beberapa arahan.
Salah satunya mengenai omnibus law atau penyederhanaan undang-undang (UU). Masalah yang selalu saja mengganggu dan belum bisa diselesaikan oleh Indonesia hingga saat ini, dikutip dari sambutan Presiden, di antaranya mengenai defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan.
“Problem besarnya masih banyak aturan yang menghambat kita baik undang-undang, aturan pemerintah, baik aturan di pemerintah pusat, hingga di daerah provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Presiden seperti disampaikan Gubernur.
Untuk itulah, Jokowi menegaskan perlu dilakukan penyederhanaan. Saat ini, pemerintah telah membuat rancangan UU Omnibus Law yang akan diserahkan ke DPR pekan depan.
Disebutkan, akan ada 79 undang-undang yang akan direvisi. Dan terdiri dari 1.244 pasal. “Dibuatnya UU Omnibus Law ini dilakukan, karena selama ini banyaknya aturan menghambat kecepatan dalam bergerak, memutuskan untuk respons perubahan yang ada di dunia karena dunia berubah sangat cepat setiap hari,” tandasnya.
Presiden menargetkan kepada DPR RI untuk menuntaskan pembahasan omnibus law dalam 100 hari. “Hal lain yang ditekankan oleh Presiden adalah mengenai pentingnya menjaga stabilitas ekononi, stabilitas keamanan dan stabilitas politik,” imbuh Irianto.
Tak sekedar menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan, seperti biasanya, kesempatan itu dimanfaatkan Gubernur untuk melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan sejumlah pejabat yang hadir. Termasuk dengan beberapa gubernur.
Seperti di antaranya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.(humas)
