KAYANTARA.COM-SAMARINDA-Pondasi jembatan Mahakam Samarinda kembali ditabrak oleh kapal tongkang yang terekam oleh kamera pemantau, Selasa (26/11/2019). Video yang diunggah oleh warga pada Selasa pagi (26/11/2019) itu, memperlihatkan rekaman kamera pemantau jembatan.
Pada video berdurasi singkat tersebut jembatan Mahakam dihantam oleh kapal tongkang yang belum diketahui identitasnya.Berdasarkan berbagai media pada tahun 2019 penabrakan pondasi jembatan Mahakam sudah tiga kali terjadi.
Pertama, 28 April 2019 kapal tongkang TK. Indo Sukses 25 yang ditarik oleh tugboat Caprion 126. Kedua, 30 juni 2019, kapal tongkang tug boat blora 2 yang menarik tongkang robby 1010. Dan terakhir Minggu malam, 17 November 2019 kapal tongkang Bg financia 37. Ditarik tugboat Entebe Emerald 59 Saat melintas di kolong jmbatan Mahakam, tanpa mendapat pengawalan kapal pandu maupun petugas assist.Belum cukup satu bulan, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi meminta KSOP kelas II Samarinda menerbitkan rambu-rambu jalur di kolong jembatan.
Sudah ditabrak lagi pada 26 November 2019 yang masih belum diketahui nama kapalnya.Pada media setahun baru 3 kali terjadi penabrakan, sementara berdasarkan dari berbagai pihak yang dihimpun menyatakan bahwa ditabraknya jembatan Mahakam dalam 3 bulan terakhir ini sudah lebih dari itu. Hal ini menunjukan adanya indikasi pihak KSOP Samarinda kecolongan bahkan menutupi berbagai insiden tersebut. KSOP Samarinda bukan cuman kecolongan dalam hal penabrakan jembatan Mahakam tapi dalam hal lebih luas, seperti kapal tidak memenuhi standar hingga berlayarnya kapal tanpa memegang izin berlayar.
Bahkan hal tersebut terhendus oleh publik ketika terjadi kecelakaan. Misalnya KM.Amalia yang memuat LPG dan sembako di Kabupaten Berau, kapal Dholpin 1007 bermuatan batubara yang karam di sungai Mahakam Kota Samarinda, dan kapal tongkang PT.SBA yang berlayar lebih dulu kemudian baru mengantongi izin di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Karena mengingat wilayah kerja KSOP Samarinda terbagi di beberapa wilayah yaitu Berau, Kukar, dan Samarinda. “Sehingga kami dari Pengurus Badko HMI Kaltim-Kaltara meminta DPRD Provinsi Kaltim agar dapat mengevaluasi kinerja KSOP. Dan ami juga mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk terlibat aktif dalam mengawal dan mengawasi kinerja KSOP. (*)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
